Soal RUU Ketahanan Keluarga, Ma'ruf Amin Lebih Soroti Game Kekerasan
- VIVAnews/Reza Fajri
VIVA – Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga tengah menuai sorotan karena sejumlah pasal dinilai nyeleneh. Terkait kontroversi itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan RUU ini bukan inisiatif pemerintah tapi benar-benar dari DPR.
"Ini kan inisiatif DPR. DPR dari berbagai fraksi ini inisiatif," kata Ma'ruf di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Jumat, 21 Februari 2020.
Meskipun demikian, kata Ma’ruf, pemerintah akan tetap mengkaji urgensi RUU Ketahanan Keluarga ini. Presiden juga akan menugaskan menteri terkait.
"Kami akan menugaskan menteri terkait untuk membahas RUU itu. Jadi kami hanya merespons saja, baik dari inisiatif itu sendiri dan juga tentu dari opini publik," ujar Ma'ruf.
Mengenai peningkatan kualitas keluarga, Ma'ruf lebih menyoroti aktivitas anak yang bisa menjurus kepada kekerasan, seperti film, permainan atau game dan hiburan lainnya.
"Juga penting apa ya hiburan atau apa itu, game, itu jangan menjadikan apa ya atraksi-atraksi atau gambaran-gambaran kekerasan, film-film dan sebagainya. Ini harus dicegah. Sebab itu juga memberikan pengaruh terjadinya kekerasan di masyarakat. Saya kira itu concern saya terhadap kekerasan yang sering terjadi," katanya.
Kemudian juga dia mendorong pembangunan karakter keluarga sejak dini. Meski begitu, dia belum memastikan apakah ini perlu sampai diundangkan atau tidak.
"Tapi apakah harus dengan undang-undang apa tidak, tapi yang penting menurut hemat kami dapat dimulai dari awal," ucap Ma'ruf.
RUU ini diinisiasi oleh sejumlah anggota DPR lintas fraksi. Mereka adalah Ledia Hanifa (PKS), Netty Prasetyani (PKS), Endang Maria Astuti (Golkar). Kemudian, ada Sodik Mujahid (Gerindra), dan Ali Taher (PAN). (ase)
Nasdem Sebut Sikap PDIP soal PPN 12 Persen "Lempar Batu Sembunyi Tangan"
NasDem menyoroti sikap inkonsistensi PDIP terkait penolakan terhadap kebijakan kenaikan PPN menjadi 12 persen yang akan berlaku pada 1 Januari 2025.
