Pemekaran Kalbar dengan Provinsi Kapuas Raya Dinilai Jadi Kebutuhan
- kalbar
VIVA – Dorongan terhadap pemekaran Kalimantan Barat dengan Kapuas Raya menjadi provinsi terus mencuat. Dengan Kapuas Raya menjadi provinsi dinilai sudah menjadi kebutuhan.
Bupati Sintang, Jarot Winarno menyebut, pihaknya bersama empat kabupaten lain yaitu Kapuas Hulu, Sanggau, Sekadau, dan Melawi menganggap Kapuas Raya jadi provinsi demi kebaikan Kalbar.
Bagi dia, Kapus Raya layak jadi provinsi karena punya cakupan dalam daerah perbatasan. Nantinya, pos lintas batas negara menjadi pintu gerbang yang berada di Entikong Sanggau, Badau Kapuas Hulu, dan Sungai Kelik Sintang. Menjadi provinsi nantinya akan memiliki otonom mengatur pelayanan masyarakat sampai sistem tranformasi birokrasi.
"Memiliki provinsi sendiri sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, memberikan kepada kita ruang yang lebih luas untuk inovasi, transformasi birokrasi," kata Jarot, Kamis, 20 Februari 2020.
Lanjutnya, kata dia, selama ini, Kapuas Raya sampai Melawi punya ketergantungan terhadap tiga komoditas utama yaitu karet, sawit dan lada.
Dia menekankan untuk mengoptimalkan tiga komoditas itu sebaiknya ada transformasi ekonomi, sampai hilirisasi produk. Cara ini dinilai cocok dengan kehadiran provinsi baru. Transformasi ekonomi yang positif akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
Kemudian, dengan provinsi sendiri maka menunjang pembangunan bisa lebih fokus. Kewenangan antara daerah dan pusat pun juga akan lebih jelas. Apalagi ada rencana pemerintah pusat yang akan memindahkan ibu kota baru ke Pulau Kalimantan.
"Kita cuma mau membantu membangun kesejahteraan masyarakat Kapuas Raya serta mendukung wilayah sekitarnya untuk maju," tuturnya.
Sebelumnya, wacana pemekaran Kapuas Raya menjadi provinsi mendapat dukungan. Program pemekaran ini awalnya disuarakan Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji
Ketua DPRD Sanggau, Jumadi mendukung usul pemekaran Kapuas Raya. Dukungan ini merujuk adanya tandatangani kesepakatan Pemda dan DPRD dengan Pemerintah Provinsi Kalbar, terkait pemekaran tersebut. Wacana ini dinilai positif untuk kemajuan Kalbar.
"Ini kan program Pak Gubernur. Selama usulan progam itu kami pandang bagus ya kami mendukung. Kami akan perjuangkan bersama," kata Jumadi, Senin, 10 Februari 2020.
