MUI: Klarifikasi Kepala BPIP Tidak Nyambung dan Hanya Ngeles
- VIVAnews/Anwar Sadat
VIVA – Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi telah mengklarifikasi ucapannya yang mengatakan agama musuh dari Pancasila. Namun klarifikasi Yudian itu dinilai tidak ada hubungannya dan terkesan membela diri.
Wasekjen MUI, Zaitun Rasmin menilai klarifikasi dari Yudian tidak berhubungan dengan ucapannya.
"Saya terpaksa melihat lagi dari awal kita, tidak ada kaitannya semua penjelasan itu tidak berkaitan Kalau harusnya ini seperti seperti masuk perguruan tinggi, pernyataan salah alasan salah tidak ada hubungan yang sedikit bombastis, anak muda katakan Jaka Sembung bawa golok tidak nyambung," kata Zaitun dalam acara ILC tvOne bertema Agama Musuh Besar Pancasila, Selasa 18 Februari 2020.
Yudian, kata Zaitun, hanya berusaha membela diri dan bukan mengklarifikasi. Pernyataan yang sudah diungkapkan oleh Yudian sudah terlontar ke publik dan terlanjur membuat gaduh masyarakat.
"Saya kira sangat jelas ralat itu pun kayak orang Ngeles aja. Lebih bagus kalau insaf lah wahai manusia jika dirimu bersalah. Cuma memang di negeri kita ini kalau ada yang seperti itu, pertama (maaf) mahal, yang kedua takut.Kalau insaf minta maaf salah tiba-tiba harus diganti. Padahal itu bagian dari risiko karena kita sudah terjangkiti virus materialisme akut. Nilai (minta maaf) itu tak lagi berharga," ujarnya
Menurut Zaitun, mestinya, Yudian mampu berjiwa besar dan mengakui kesalahan. Bahkan semestinya mampu bertanggung jawab dengan mengundurkan diri atas kesalahan yang sudah dibuat.
"Jadi semestinya kalau salah minta maaf dan mundur, itu kan resiko apalagi kalau jabatan sebagai Kepala BPIP," ujarnya
Zaitun menduga ada maksud tertentu dibalik ucapan Yudian. Bisa saja Yudian mengatakan hal tersebut untuk menyenangkan salah satu pihak.
"Kalau orang membaca orang akan melihat ini kira-kira 1 dari 2 mungkin ada kepentingan tertentu menyenangkan orang tertentu, ingin mendapat pengakuan lebih atau ini dari alam bawah sadar muncul pernyataam seperti itu," ujarnya
Arya Sinulingga: Sejak 2019-2021, Pemerintah Tutup 71 BUMN
Saat ini Kementerian BUMN tidak lagi menyuntikkan PMN untuk menutupi kerugian di suatu perusahaan BUMN.
