Pembersihan Tanah yang Terpapar Radioaktif Nuklir Dihentikan
- VIVAnews / Sherly (Tangerang)
VIVA – Badan Tenaga Nuklir Nasional atau Batan menghentikan sementara proses clean up atau pembersihan dan pengangkatan pada tanah yang terpapar radiasi radioaktif nuklir di lahan kosong Perumahan Batan Indah, Setu, Kota Tangerang Selatan, Minggu, 16 Februari 2020.
Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama, Batan, Heru Umbara, mengatakan langkah itu diambil dikarenakan hujan yang mengguyur wilayah setempat. Sebab dapat menyulitkan proses pengangkatan tanah ke dalam drum.
"Karena hujan, jadi kita hentikan dulu sementara. Tapi besok kembali dilanjutkan pukul 08.30 WIB," katanya.
Dijelaskan, hujan yang turun tidak hanya mengganggu proses pengangkatan. Tapi, dengan kondisi hujan seperti itu, dikhawatirkan bisa menyebabkan croos contamination.
"Nanti kalau hujan tentu tanah jadi licin dan digenangi air, nantinya yang ada malah ganggu atau merusak," ujarnya.
Pada proses tersebut, pihak Batan telah mengangkut 27 drum dengan masing-masing drum berkapasitas 100 liter. Drum tersebut pun dibawa ke Pusat Teknologi Limbah Radioaktif untuk dilakukan uji laboratorium nilai paparannya.
"Kalau dihitung secara keseluruhan sejak 12 Februari lalu, total sudah ada sekitar 80 drum tanah terpapar radioaktif yang sudah kita amankan. Untuk kedalaman tanah yang sudah kita keruk yakni sedalam 30 sentimeter," ungkapnya.
Ia memastikan, hingga saat ini kondisi untuk para warga yang tinggal di dekat lahan kosong tersebut aman dan tidak berbahaya. Asalkan, tidak melewati batas yang diberikan.
Diketahui, tanah yang terpapar radioaktif ini diduga bermula dari adanya orang yang sengaja membuang limbah radioaktif ke lahan kosong tersebut. Hal itu setelah ditemukannya serpihan atau buliran yang muncul di area tersebut. Setelah dilakukan pengecekan, jenis radioaktif itu yakni Cs-137, yang memang biasa digunakan di bidang industri. (ase)
DPR Bakal Panggil Sejumlah BUMN karena Sering Konflik Tanah sama Rakyat
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda mengatakan pihaknya bakal minta izin ke pimpinan dewan untuk memanggil beberapa BUMN, dalam rangka menuntaskan konflik tanah
