Mahfud Sebut Laporan Korban HAM Papua Sampah, Yorrys: Tidak Etis
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Forum Komunikasi dan Aspirasi Anggota DPD-DPR RI Dapil Papua dan Papua Barat mengkritisi Menko Polhukam Mahfud MD. Salah satu yang mengkritisinya yaitu senator asal Papua, Yorrys Raweyai.
Dia heran dengan ucapan Mahfud soal adanya puluhan tahanan politik dan ratusan masyarakat sipil tewas di Papua dalam lima tahun terakhir sebagai laporan sampah.Â
"Mahfud MD sebagai menteri pembantu Presiden, tidak etis menyampaikan itu," kata Yorrys di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat 14 Februari 2020.
Dia menyoroti pernyataan Mahfud yang terkesan memperlihatkan sikap ogah pemerintah untuk membuka komunikasi dengan semua pihak soal penyelesaian masalah Papua. Eks kader Golkar itu juga mengatakan, informasi tersebut bukan kabar baru.
Kata Yorrys, masalah Papua ini krusial karena perlu respons arif, bijaksana, serta komprehensif dari pemerintah.
"Informasi itu seharusnya diterima sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam menyikapi kompleksitas persoalan di Papua yang mengalami peningkatan dari waktu ke waktu," ujarnya.
Kemudian, ia menambahkan Papua membutuhkan ruang dialogis untuk menyuarakan aspirasi. Maka itu, pemerintah perlu membuka mata dan telinga daripada menyimpulkan sendiri secara sepihak.
Yorrys menjelaskan pihaknya sudah menginventarisir persoalan di Papua. Konsep penyelesaian persoalan di Papua diharapkan jadi prioritas dalam periode kedua pemerintahan Jokowi.Â
"Namun ada kasus yang mencuat dan mengemuka terutama di Nduga yang menjadi polemik di dunia internasional apalagi kasus Mispo Gwijangge menjadi keprihatinan," katanya.
Sebelumnya, aktivis HAM yang aktif menyoroti persoalan Papua, Veronica Koman merespons pernyataan Mahfud. Ia kecewa cara Mahfud yang menanggapi dokumen timnya terkait laporan HAM di Papua dengan menyebut sampah.
Dia bilang pernyataan Mahfud itu dikhawatirkan akan melukai perasaan orang Papua.
Mahfud menyampaikan respons tersebut saat di Istana Bogor, Selasa, 11 Februari 2020. Mahfud dengan santai bilang bahwa banyak orang yang menyurati presiden. Ia pun tak ambil pusing dengan laporan Veronica dan timnya tersebut.
"Rakyat biasa juga mengirim surat ke presiden. Jadi, kalau memang ada, sampah ajalah kalau kayak gitu," tutur Mahfud.
Mahfud: Sikap Presiden Jelas soal Pemilu 2024, Jangan Didesak Lagi
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan pemerintah tidak pernah ada pembahasan soal penundaan Pemilu 2024.
