Menag Bela Kepala BPIP soal Agama Musuh Pancasila, Maksudnya Begini
- VIVAnews/Nur Faishal
VIVA – Menteri Agama Fachrul Razi enggan menanggapi panjang lebar kontroversi ‘agama musuh terbesar Pancasila’ yang meluncur dari bibir Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi saat wawancara di salah satu media nasional beberapa waktu lalu. Alasannya, Yudian sudah mengklarifikasi dan maksud ucapannya tidak seperti yang diributkan.
“Beliau (Yudian wahyudi) sudah klarifikasi, kita pegang klarifikasinya itu. Dia sudah luruskan bahwa bukan begitu maksudnya. Artinya, dia bilang bahwa betul-betul bahwa Pancasila itu didukung oleh semua agama,” kata Fachrul usai mengikuti acara di Masjid Nasional Al Akbar Surabaya, Jawa Timur, pada Kamis, 13 Februari 2020.
Yudian jadi sorotan setelah ucapannya di momen wawancara dengan salah satu media nasional tersebar di media sosial dan viral. Ia menyebut bahwa ada kelompok yang mereduksi agama untuk kepentingan sendiri yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.
“Si Minoritas ini ingin melawan Pancasila dan mengklaim dirinya sebagai mayoritas. Ini yang berbahaya. Jadi kalau kita jujur, musuh terbesar Pancasila itu ya agama, bukan kesukuan,” ujarnya.
Sontak pernyataan Yudian itu memantik kritik dan protes dari sejumlah kalangan, di antaranya politikus Partai Gerindra, Fadli Zon. Menurutnya, pernyataan Kepala BPIP itu justru menyesatkan karena mengadu domba anak bangsa. Itu diungkapkan Fadli melalui akun twitternya, @fadlizon.
"Kepala BPIP ini tuna sejarah n tak ngerti Pancasila. Ia membenturkan agama sbg musuh terbesar Pancasila. Bubarkan sajalah BPIP ini, krn justru menyesatkan Pancasila n mengadu domba anak bangsa," tulis Fadli, dikutip VIVAnews, Rabu 12 Februari 2020.
Hal senada diungkapkan oleh Politikus Partai Demokrat, Andi Arief. Menurutnya, pernyataan Kepala BPIP yang juga Rektor UIN Sunan Kalijaga itu berbahaya secara logika.
"Pernyataan kepala BPIP berbahaya karena logika terbalik, Pancasila itu lahir di Indonesia karena sudah ada agama dan kekuatan berbasis agama. Pancasila memberi ruang kesepakatan yang terbuka, adil dan taat aturan main," ujar Andi lewat akun Twitternya.
Pengamat Ingatkan Pemerintah Harus Antisipasi Penyebaran Paham Khilafah saat Pilkada
Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan bahwa Pemerintah harus mengantisipasi penyebaran paham khilafah di tengah perhelatan Pilkada 2024.
