Pemerintah Antisipasi Pelemahan Ekonomi 2020 dampak Wabah Corona
- VIVA/Muhamad Solihin
VIVA – Pemerintah mengklaim telah menyiapkan strategi untuk menghadapi dampak wabah virus corona terhadap ekonomi Indonesia. Wabah virus corona di China diperkirakan akan memperlemah ekonomi Indonesia sebesar 0,11 persen hingga 0,3 persen pada 2020.
Sekertaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menjelaskan strategi pertama untuk menjaga daya tahan ekonomi Indonesia adalah dengan menggelontorkan belanja pemerintah secara besar-besaran pada kuartal I 2020.
"Arah sidang kabinet kemarin pertama usulan program front loading APBN di depan, dalam artian belanja. Belanja kami dorong optimalkan di kuartal I; sektor bantuan sosial kami segera gelontorkan, karena akan mendorong konsumsi, terutama di masyarakat kecil," katanya di Jakarta, Rabu, 12 Februari 2020.
Pemerintah pusat juga akan meminta dana desa yang akan ditransfer senilai Rp72 triliun pada 2020 untuk segera dibelanjakan banyak di awal. Selain itu, juga dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang akan digelontorkan 70 persen pada semester I tahun ini.
"Mau kami dorong, misalkan untuk konsep Merdeka Belajar, bayar guru honorer, termasuk keempat belanja pemerintah, barang dan modal, akan kami dorong di kuartal I dan masih ada empat kebijakan lain," ujarnya.
Terkahir, yang paling akan menjadi tumpuan utama untuk menghadapi dampak virus itu adalah Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan yang diharapkan bisa selesai dibahas oleh Parlemen pada kuartal II 2020. Pertumbuhan ekonomi diharapkan tidak jatuh sampai 4,9 persen.
"Syukur-syukur di kuartal I (selesai), lalu kuartal II bisa implementasikan atau di semester dua. Kami hitung bisa mendorong (pertumbuhan ekonomi) sampai ke 0,2-0,3 persen. Jadi, ada set off di sana: dampak negatif virus kena di sana, dampak positif RUU Cipatker bisa angkat yang gantikan itu," ujarnya. (ren)
Pertumbuhan Ekonomi hingga Inflasi Dipastikan Terjaga PPN Jadi 12 Persen, Sistem Perpajakan Makin Kuat
Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang berlaku mulai 1 Januari 2025 mendapat sorotan dari masyarakat.
