Pemerintah Akan Bantu Pulangkan WNI Telantar, tapi Bukan Teroris
- VIVAnews/Yandi Deslatama
VIVA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan pemerintah kesulitan mendata WNI yang menjadi foreign terorist fighter (FTF) karena bergabung dengan ISIS yang saat ini ada di berbagai negara. Dan ini menjadi salah satu dasar pemerintah menolak pemulangan mereka ke Indonesia.
"Mereka kan tidak lapor, hanya ditemukan oleh orang luar, yang menemukan kan CIA, Komite Palang Merah Internasional (ICRC) ini ada orang Indonesia, kita juga ndak tahu, paspornya udah dibakar, terus mau diapain," kata Mahfud di kantornya, Jakarta, Rabu 12 Februari 2020.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mengungkapkan pemerintah sebenarnya telah mengirim tim di bawah koordinasi BNPT untuk mendata para WNI yang bergabung dengan ISIS di luar negeri. Namun tim tidak bisa menemui mereka, para FTF ini menghindari tim yang dikirim oleh pemerintah untuk mendata.
"Lah iya, mereka kan ndak pernah menampakan diri. Paspornya dibakar. Itu kan hanya laporan. Bahwa ada itu. Lalu ada isu isu mereka ingin pulang," ujarnya.
Mahfud menegaskan tim yang dikirim untuk mendata WNI yang bergabung dengan ISIS akhirnya hanya mendapat data dari lembaga lain, seperti Badan Intelijen Amerika CIA, Komite Palang Merah Internasional (ICRC) dan lembaga internasional lainnya di negara tempat para FTF berada.
"Kita kesana cuma dapat nama-nama, juga tidak langsung (bertemu) dengan mereka. Itu (nama-nama) didapat dari Komite Palang Merah Internasional (ICRC), CIA, cuma gitu-gitu. Mereka kan menghindar dari kita," ungkapnya.
Meski begitu Mahfud menjamin pemerintah akan membantu WNI di luar negeri yang tidak bermasalah untuk kembali ke Indonesia. Termasuk anak-anak yang orang tuanya diduga telah bergabung dengan ISIS dan berstatus FTF.
"Kalau teroris enggak dipulangkan lah. Kalau WNI biasa yang terlantar pasti dipulangkan. Kalau teroris pasti tidaklah. Yang sudah gabung dengan teroris mau dipulangkan untuk apa, malah nanti berbahaya di sini. Tetapi kalau memang ada orang terlantar dan itu bukan teroris pasti dilindungi oleh negara," katanya.
Mahfud: Sikap Presiden Jelas soal Pemilu 2024, Jangan Didesak Lagi
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan pemerintah tidak pernah ada pembahasan soal penundaan Pemilu 2024.
