Dipimpin Firli, Polri Janji Patuh Lapor Kekayaan ke KPK

Polri tandatangani pakta integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
Sumber :
  • VIVAnews/Bayu Nugraha

VIVA – Bidang SSDM Polri menandatangani pakta integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Polri juga berjanji akan mematuhi kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Jadi Ketua Kompolnas, Budi Gunawan Sinergi dengan Polri

"Ini merupakan titik awal dimulainya zona integritas. Sebenarnya kita sudah melakukan hal ini tapi secara formal kita belum mendapat predikat ini," kata Asisten Kapolri bidang SDM, Inspektur Jenderal Polisi Eko Indra Heri, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 12 Februari 2020.

Penandatanganan pakta integritas itu juga saksikan langsung Ketua KPK Firli Bahuri, Ketua BPK Agung Firman Sampurna serta perwakilannya dari Ombudsman RI. Eko menyebut ada beberapa langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan zona integritas di Polri.

Kapolri Bidik Aset Bandar Judi Online Diserahkan ke Negara

"SSDM Polri berkeyakinan siap untuk membangun zona integritas menuju WBK dan WBBM dengan langkah-langkah antara lain membangun komitmen bersama yang bebas dari KKN dan meningkatkan pelayanan yang berbasis teknologi informasi," ujar Eko.

"Yang kedua menginventarisasi kewajiban LHKPN. Tentu kewajiban kita bersama, kami akan laporkan ke bapak ketua KPK," katanya menambahkan.

Menko Budi Gunawan Puji Jajaran Polri Sigap Berantas Judi Online

Eko juga menyinggung soal transparansi dalam perekrutan dan promosi jabatan yang dilakukan SSDM Polri. Transparansi dalam hal itu kata Eko perlu dibantu pihak lain di luar SSDM Polri.

"Memang 90 persen konsumen kita adalah internal, tapi 10 persen adalah orang eksternal, oleh karena itu pembangunan zona integritas ini tidak bisa dibangun sendiri," katanya.
 

Menteri Komdigi, Meutya Hafid dalam rapat kerja bersama Komisi I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat

Meutya Hafid: Berantas Judi Online Tidak Cukup Kalau Hanya Blokir Konten Saja

Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkomdigi, Meutya Hafid mengatakan bahwa pemberantasan judi online, judol, tidak cukup hanya dengan melakukan pemblokiran konten saja

img_title
VIVA.co.id
5 November 2024