WNI eks ISIS, Mahfud MD: Kalau Mereka Pulang, Bisa Menjadi Virus Baru

Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah Indonesia tidak berencana memulangkan sekitar 660 WNI yang diduga menjadi petempur teroris lintas batas atau foreign terrorist fighters (FTF) di beberapa negara.

"Keputusan rapat (kabinet) tadi, pemerintah dan negara harus memberi rasa aman dari ancaman terorisme dan virus-virus baru teroris terhadap 267 juta rakyat indonesia," kata Mahfud di hadapan wartawan, usai mengikuti rapat kabinet di komplek Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/02) sore.

Hal itu diputuskan dalam rapat kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo di komplek Istana Merdeka, yang berakhir Selasa (11/02) sore, di tengah polemik tajam di masyarakat terkait keberadaan WNI eks petempur ISIS yang minta dipulangkan ke Indonesia.

Usai rapat kabinet, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengatakan bahwa pemerintah Indonesia "tidak ada rencana memulangkan teroris, bahkan tidak akan memulangklan FTF ke Indonesia".

"Karena, kalau FTF ini pulang itu bisa menjadi virus baru yang membuat rakyat 267 juta itu merasa tidak aman," ujarnya.

"Sehingga, pemerintah tidak ada rencana memulangkan terorisme, bahkan tidak akan memulangkan FTF ke Indonesia," tambah Mahfud.

Walaupun demikian, menurutnya, pemerintah Indonesia akan menghimpun data yang lebih valid tentang jumlah dan identitas orang-orang yang dianggap terlibat terorisme atau pernah bergabung dengan ISIS.

Bagaimana nasib anak-anak dari keluarga eks ISIS?

Ketika ditanya wartawan apakah hal itu termasuk anak-anak yang diajak oleh orang tuanya ke Suriah, Mahfud mengatakan: "Anak-anak di bawah 10 tahun akan dipertimbangkan case by case (kasus per kasus), apakah anak itu di sana ada orang tuanya atu tidak."

Tentang kemungkinan anak-anak itu pernah terlibat dalam pelatihan militer ISIS di Suriah, Mahfud mengatakan, itulah sebabnya pemerintah akan mempertimbangkan dengan menilik kasus per kasus.

Ditanya apakah WNI yang berangkat ke Suriah dan bergabung dengan kelompok militan ISIS masih dianggap sebagai WNI, Mahfud mengatakan, "(rapat kabinet) tidak membicarakan hal itu."

"Pokoknya tidak boleh pulang, karena maksudnya untuk menjamin rasa aman kepada seluruh rakyat yang ada di sini," kata Mahfud.

"Kan tidak aman kalau ada teroris yang dipulangkan, sehingga tidak ada rencana pemerintah untuk memulangkan, tapi bersama dengan itu akan kita cari data yang valid tentang jumlah dan identitas orang-orang tersebut," jelasnya.

Di hadapan wartawan, Mahfud kemudian mengungkapkan bahwa ada 689 orang WNI yang diduga bergabung dengan ISIS di Suriah atau Irak, dengan merujuk pada data CIA.

"Yang ada data CIA, 689 orang, 228 orang teridentifikasi, dan sisanya 401 orang tidak teridentifikasi, atau (tidak) lengkap identitasnya," ungkap Mahfud.