Program Deradikalisasi, BNPT Tak Bisa Kerja Sendiri
- VIVAnews / Syaefullah
VIVA – Pemerintah terus melakukan program deradikalisasi terhadap para mantan narapidana terorisme atau orang yang terindikasi paham radikal di Tanah Air.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius mengatakan, program deradikalisasi itu perlu melibatkan semua stakeholder dan BNPT tidak bisa kerja sendiri.
"Kami juga bergantung sama yang lain. Kami bergantung sama Muhammadiyah, sama NU, sama ormas-ormas, termasuk psikolog. Enggak bisa kami tanpa bantuan masyarakat pada umumnya. Termasuk mereka yang akan kami deradikalisasi," kata Suhardi di kantor BUMN, Jakarta Pusat, Jumat, 7 Februari 2020.
Menurut dia, semua teroris yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan itu mendapatkan program deradikalisasi dan pembinaan. "Dan beda-beda, kita klasterkan apakah dia masuk hardcore, apakah masuk militan, apakah dia masuk suporter, atau simpatisasi. Treatment-nya beda-beda ulamanya pun beda-beda yang kita kirim," katanya.
Kendati begitu, dalam menerapkan program deradikalisasi terhadap mereka yang terindikasi radikal ini pekerjaan tidak mudah. "Hampir 700 lebih mantan teroris yang ada di luar itu, hampir 150 ikut kita sebagai narasumber. Kita butuh mereka yang sudah sadar. Karena perlu menyadarkan kelompok-kelimpok yang sudah terpapar itu dengan mereka yang sudah punya pengalaman dan ilmunya lebih tinggi," katanya.
Dia menambahkan, "Kalau sama kita kan sudah apriori mereka. Nah langkah-langkah inilah yang kami kerjakan. Biar temen-teman tahu ini sangat sulit untuk menetralisir orang-orang ini. Fisiknya bagus, tapi kepalanya itu yang enggak bisa. Itu ideologinya."
Pakar: Indonesia Masih Belum Aman dari Ancaman Terorisme
Pakar menyebut Indonesia masih belum aman dari ancaman terorisme meski sejak 2023 hingga saat ini tak ada serangan teroris secara terbuka
