Penolakan di Natuna, Ketua MPR Sebut Penjelasan dari Pemerintah Kurang
- ANTARA FOTO/Cherman
VIVA – Kepulangan Warga Negara Indonesia (WNI) dari Wuhan, China untuk dikarantina di Natuna sempat ditolak oleh warga setempat. Aksi penolakan ini dinilai karena pemerintah yang kurang dalam memberi penjelasan.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo menyayangkan adanya penolakan dari warga tersebut. Bamsoet juga mengharapkan pemerintah menjelaskan seterang-terangnya bahwa karantina tersebut tidak berbahaya untuk warga lokal.
Mantan ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu menegaskan pemerintah juga kurang atau telat dalam memberikan penjelasan. Akibatnya, banyak warga yang telanjur mendapatkan informasi-informasi hoaks mengenai virus Corona.
"Penting bagi pemerintah untuk terus melakukan penjelasan. Kemarin kurang. Lebih banyak berita hoaksnya, yang takut-takutnya, dibandingkan berita penjelasan bagaimana penyakit ini. Menularnya bagaimana, gejalanya, itu yang harus diberikan," kata Bamsoet di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa 4 Februari 2020.
Dia menyatakan, penolakan itu juga sebetulnya tidak patut dilakukan. Sebab, mereka adalah warga negara Indonesia atau saudara sebangsa.
"Saya mengimbau bahwa yang datang ke Natuna adalah saudara-saudara kita sendiri, warga negara Indonesia dan tidak sepatutnya sesama saudara saling menolak," ujar Bamsoet.
Dia pun mengingatkan, yang datang ke Natuna itu bukan dalam keadaan sakit. Mereka adalah orang-orang sehat yang perlu diobservasi untuk mencegah penularan.
"Mereka bukanlah berbahaya, bukanlah menyebar penyakit atau membawa penyakit, seharusnya dirangkul dan seharusnya punya empati," ujar Bamsoet.
Sebelumnya diberitakan, warga Natuna menolak wilayahnya menjadi lokasi observasi WNI dari Wuhan, China. Penolakan ini sempat membuat aksi massa ricuh dengan membakar ban.
China: Veto AS atas Rancangan Resolusi DK PBB untuk Gaza Tunjukkan Standar Ganda
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri mengatakan tindakan AS yang kembali mengajukan veto atas rancangan resolusi DK PBB atas Gaza kembali menunjukkan standar ganda AS.
