Dandim: Yang Dirusak Massa di Minahasa Utara Bukan Musala
- VIVAnews/ Agustinus Hari.
VIVAnews - Beredarnya video di dunia maya terkait musala yang dibongkar warga ditanggapi Dandim 1310 Bitung dan Kapolres Minahasa Utara.
Dalam jumpa pers itu disampaikan bahwa bukan tempat ibadah yang dibongkar, tapi Balai Pertemuan Umum (BPU) di Perumahan Agape, Desa Tumaluntung, Kecamatan Kauditan, Minahasa Utara, Sulawesi Utara.
“Ya, bukan tempat ibadah, tapi BPU yang dirusak orang-orang tak bertanggung jawab pada Rabu malam,” ujar Dandim 1310/Bitung, Letkol Inf Kusnandar Hidayat, di Mapolres Minut, Kamis 30 Januari 2020.
Ia menyebutkan masalahnya bermula dari kesalahan info bahwa ada seorang yang dicurigai berpakaian jemaah tabligh. Kemudian muncul kesalahpahaman dengan warga setempat dan terjadi pengrusakan.
“Itu sih awal dari pengrusakan BPU sehingga aparat keamanan, baik TNI dan Polri langsung bergerak ke lokasi. Semua aman. Alhamdulillah kesepakatan mereka percaya kepada aparat dan pemerintah menyelesaikan permasalahan ini,” kata Kusnandar.
Kapolres Minut, AKBP Grace Krisna D Rahakbau, sangat menyesal atas kejadian tersebut. “Saya tahu orang Minut itu sangat ramah. Dan mohon percaya kepada kami sebagai aparat untuk pengamanan,” katanya.
Grace menuturkan bersama Bupati Minut, Vonnie Panambunan, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar rapat bersama menyikapi persoalan itu. “Barusan kami melaksanakan rapat Forkopimda. Dan oleh bupati, tokoh agama dan perwakilan ormas sepakat bahwa terjadi kesalahpahaman," katanya.
“Ke depan Ibu Bupati setuju lahan tersebut akan dijadikan masjid, namun harus melengkapi persyaratan. Kemudian kegiatan di BPU dihentikan sampai surat-surat pendirian masjid selesai,” katanya.
Pantauan di lokasi kejadian, aparat kepolisian dari Polda Sulut dan Polres Minut berjaga-jaga di lokasi kejadian dibantu TNI. BPU untuk sementara telah di-police line.
Seru! Hasan Basri Singgung Aparat Negara Cawe-cawe Untungkan Bobby Nasution: Jadi Aja Timses
Dalam debat ketiga, Cawagub Hasan Basri menilai cawe-cawe aparat negara, sangat merusak iklim demokrasi di Pilgub Sumut 2024.
