Nasib Keraton dan Kerajaan di Nusantara di Ujung Tanduk
- Dok. Pribadi
VIVA – Forum Silaturahmi Keraton Nasional atau FSKN mengeluhkan minimnya perhatian pemerintah terhadap keberadaan keraton-keraton yang ada di Nusantara.
Anggota FSKN KRMT Roy Suryo mengatakan, saat ini nasib keraton atau kerajaan di Indonesia semakin memprihatinkan. Menurut dia, minimnya perhatian dari pemerintah terhadap keraton atau kerajaan yang ada menjadi salah satu penyebab terkikisnya perhatian masyarakat terhadap peninggalan sejarah ini.
Ia mengatakan, saat ini keturunan raja atau sultan sudah sangat kewalahan dalam merawat kerajaan atau keraton yang tersisa. Kekuatan ekonomi seluruh keraton atau kerajaan yang ada tidak dapat disamakan. Sehingga, tidak jarang para penerus kerajaan merasa kesulitan dalam merawat peninggalan sejarah yang memiliki nilai luhur itu. Padahal, keberadaan kerajaan atau keraton saat ini rata-rata sudah beralih fungsi menjadi museum yang masuk cagar budaya yang harus dirawat dan dijaga oleh pemerintah.
"Keraton itu memang saat ini posisinya diperuntukan sebagai pelestarian budaya. Tapi, pemerintah harus hadir dalam melestarikan budaya di keraton-keraton yang ada itu," kata politikus Partai Demokrat ini.
Tak hanya itu, minimnya kesadaran masyarakat dalam menjaga serta melestarikan budaya yang dulu pernah dianut oleh masing-masing keraton juga harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Fungsi keraton yang seharusnya dapat dimaksimalkan untuk mengedukasi masyarakat, khususnya generasi milenial menjadi tantangan tersendiri bagi para penerus keraton.
Hal itu dibenarkan Ketua Umum FSKN Sultan Sepuh XIV Cirebon, PRA Arief Natadiningrat. Ia mengatakan, kondisi keraton atau kerajaan saat ini memang memprihatinkan. Bahkan, dia menganggap kondisi keraton atau kerajaan yang tersisa hari ini sudah di ujung tanduk.
Bagaimana kondisi kerajaan dan keraton di Nusantara, simak ulasan lengkapnya di Sorot Edisi 589 dengan judul Nasib Keraton ‘Pelat Merah’
Menhub Dudy Proyeksikan Potensi Pergerakan Masyarakat pada Momen Nataru Capai 110,67 Juta Orang
Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa Pemerintah memproyeksikan potensi pergerakan masyarakat selama libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.
