Ketika Adian dan Tim Hukum PDIP Debat dengan Mantan Penasihat KPK
VIVA – Mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi, Abdullah Hehamahua, sempat terlibat debat dengan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Adian Napitupulu dan Ketua Tim Hukum PDI-P, Wayan Sudirta dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) di tvOne.
Perdebatan pertama terjadi dengan Adian. Adian tidak terima pernyataan Abdullah soal penggeledahan oleh KPK di Kantor DPP PDI-P. Menurut Adian wajar partainya menolak karena yang datang adalah penyelidik dan mau menggeledah. Padahal, penyelidik tak punya kewenangan menggeledah melainkan penyidik lah yang punya.
"Jangan geser seolah kita menolak, tapi kalau nggak punya dasar yang kuat kita boleh menolak. Jangankan partai, kalau ada yang ke rumah, kita bisa tolak," ucap Adian dalam acara ILC tvOne, Selasa malam 28 Januari 2020.
Abdullah kemudian coba menjelaskan kalau kasus ini dimulai saat pimpinan KPK masih lama. Maka menurutnya yang digunakan adalah UU KPK yang lama. Kemudian Adian merespons.
"Kalau yang datang ke PDI Perjuangan sudah pimpinan yang baru," kata Adian menjawab.
"Saya tahu. Ini kasusnya dibangun masih kasus lama," ucap Abdullah lagi.
"Begini pak, saya tidak mau debat panjang sebenarnya. Penandatanganan surat penyelidikan, itu terjadi kita perkirakan antara jam 8 pagi sampai jam 1 siang tanggal 20 Desember. Kenapa jam 2 siang, pimpinan KPK berganti. Di ujung hari ditandatangani surat penyelidikan dan suratnya penyelidikan. Bukan penyidikan," kata Adian lagi.
Kemudian, Wayan menambahkan Adian. Menurut Wayan, walaupun surat penyelidikannya lama tertanggal 20 Desember, tapi begitu UU KPK Baru berlaku, seluruh perkara yang ada harus tunduk pada UU yang berlaku.
"Kedua, saya tidak dapat mengerti Pak Abdullah kalau dia mungkin belum merasakan rasanya diperlakukan seperti PDI Perjuangan, memang tidak mudah merasakan," kata Wayan.
Kemudian, Abdullah berkomentar lagi. Kata dia penyelidik tidak menggeledah dan menyita tapi mau membuat KPK line atau kalau di Kepolisian disebut garis polisi. Lantas Adian langsung menimpali lagi.
"Pak maaf itu itu tindakan hukum yang kewenangannya tidak dimiliki oleh penyelidik termasuk KPK line nggak bisa. Penyelidik hanya berfungsi mencari ada tidaknya peristiwa," kata Adian lagi. (ren)
Belum Terbitkan DPO Buat Sahbirin Noor, KPK Berkaca dari Kasus Harun Masiku
Gubernur Kalsel Sahbirin Noor sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian fee proyek di Kalsel.
