Kisah Nelayan Natuna Gali Lubang Tutup Lubang Hidup di Surga Ikan
- bbc
Mengenai listrik, Hamid juga menegaskan telah menyampaikan keluhan warga Pulau Tiga Barat kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) agar listrik menyala di pulau tersebut.
Selain PLN, kata Hamid, pemkab juga telah menyampaikan masalah listrik ke Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi.
"Itu nanti akan kita ajukan lagi agar bisa dipenuhi. Kalau bicara profit, PLN tidak bisa di Natuna. Jadi harus bicara bagaimana menjaga wilayah perbatasan, menjawa wilayah NKRI. Jadi bisa subsidi silang," katanya.
Hamid mengatakan permasalahan yang terjadi di Natuna disebabkan oleh lemahnya kewenangan pemkab dalam mengelola kekayaan alam Natuna seperti kelautan, kelautan dan pertambangan.
"Saya kira daya dukung dari pemda perlu diperbesar, perlu ditingkatkan. Kalau hanya dengan kabupaten, saya kira mungkin tidak begitu signifikan. Jadi tidak ada pilihan, daerah ini Natuna dan Anambas ini harus diperhatikan secara khusus yaitu Provinsi Khusus Kepulauan Natuna dan Anambas," kata Hamid.
Hamid pun mengatakan Natuna memiliki Dana Bagi Hasil (DBH) hingga Rp1,7 triliun yang bisa digunakan untuk membentuk provinsi tersebut.
Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo juga berjanji akan memberikan bantuan kapal sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
"Sebelumnya sudah ada bantuan puluhan kapal tapi dari fiber, mereka inginnya kayu. Kami sudah ingatkan, kapal kayu, kapal kayu. Tapi yakin, pemerintah bisa dan sedang kami persiapkan," kata Menteri Edhy.
Dari tahun 2015 sampai 2018, KKP telah menyalurkan bantuan sebanyak 2.215 unit kapal dengan berbagai tipe dan ukuran kepada koperasi nelayan yang tersebar di seluruh Indonesia.
Pemerintah pusat berjanji segera bangun Natuna
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD dalam kunjungannya ke Natuna berjanji bahwa pemerintah pusat akan secepatnya membangun fasilitas terkait pemanfaatan perikanan dan sumber daya alam di Natuna.
"Pemerintah akan segera melakukan pembangunan di daerah ini, pembangunan ekonomi dan pemberdayaan nelayan yang dilakukan secara holistik dan komprehensif," kata Mahfud.
Mahfud menyebut Geopark hasil kerjasama UNESCO dan Kementerian Luar Negeri Indonesia. Selain itu, lanjutnya, pemerintah akan membangun pangkalan pertahanan TNI AL.
"Lalu menyangkut soal listrik, minyak pengamanan dan sebagainya sudah dibicarakan dan akan segera dilaksanakan," katanya.
Melepaskan nelayan tradisional Natuna dari kemiskinan, kata pengamat Khodijah Ismail, adalah salah satu cara penting yang harus dilakukan pemerintah untuk memastikan keamanan wilayah, khususnya di pulau-pulau terluar.
