Kisah Nelayan Natuna Hadapi Brutalnya Nelayan Asing Mencuri Ikan

"Yang dua ini sudah disetujui presiden sudah ada amanat presidennya kemarin. Cuma hanya tertunda gara-gara ada protes dari Papua. Itu saja. Jadi mudah-mudahan Papua disetujui, sehingga dalam rangka menjaga NKRI harga mati dapat terwujud."

Komisi I DPR desak penguatan fungsi Bakamla

Komisi I DPR bidang pertahanan melakukan kunjungan ke Natuna. Pelanggaran keamanan di Laut Natuna Utara, kata anggota Komisi I DPR dari Partai Golkar Dave Laksono, salah satunya disebabkan oleh lemahnya kekuatan Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Untuk itu, Komisi I sepakat untuk memperkuat peran dan fungsi Bakamla dalam undang-undang.

"Sudah masuk prolegnas (RUU Bakamla), dan akan dibahas masa sidang ini atau yang mendatang," katanya.

Bakamla memiliki peran dalam melaksanakan patroli keamanan, penegakkan hukum dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia.

Saat ini dasar hukum Bakamla diatur di tingkat Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut.

Dave mengatakan, UU Bakamla dibutuhkan agar anggaran, proses pengadaan dan perawatan kapal, serta pengawasan dan pengamanan keamanan laut Indonesia yang dilakukan oleh Bakamla menjadi maksimal.

"Sekarang Bakamla pinjam senjata dari TNI AL berupa senjata ringan. Ke depan butuh meriam misil atau air, lampu tembak, sound wave, dan peralatan canggih lainnya sendiri untuk mengusir kapal asing yang melakukan tindakan ilegal," katanya.

Senada dengan itu, pengamat keamanan Universitas Padjajaran, Muradi, berharap agar Bakamla dapat menjadi organisasi mandiri dan tidak lagi bergantung kepada TNI AL dalam menjaga keamanan laut.

"Bakamla ditingkatkan, TNI AL ditingkatkan sehingga mereka dapat berperan secara maksimal dan bergilir di level masing-masing, yaitu urusan keamanan dan kedaulatan," kata Muradi.

Muradi berharap pelanggaran keamanan di perairan Natuna oleh kapal nelayan asing mendorong pemerintah Indonesia untuk memperkuat keamanan, pertahanan, dan juga perekonomian wilayah perbatasan Indonesia.