Soal Harun Masiku, Koalisi: Menkumham dan Pimpinan KPK Sebar Hoax
- VIVA/ Edwin Firdaus.
VIVA – Koalisi Masyarakat Sipil menyebutkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, sama-sama telah menyebarkan informasi bohong atau hoax, terkait keberadaan Harun Masiku, tersangka dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu atau PAW calon legislatif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Sebelumnya, pihak Kemenkumham menyebutkan Harun Masiku sudah terbang ke Singapura 6 Januari 2020, dan belum pulang ke Tanah Air. Informasi itu juga, kemudian menjadi rujukan pimpinan KPK menyatakan kepada media. Tapi belakangan, pihak Kemenkumham mengakui bahwa Harun Masiku sudah pulang ke Tanah Air pada 7 Januari, sehari sebelum KPK melakukan operasi tangkap tangan sejumlah pihak.
“Kami kritisi pimpinan KPK bahwa pimpinan dan Menkumham menebar hoaks, ketika mengatakan Harun masih di luar negeri,” kata anggota Koalisi Masyarakat Sipil yang juga peneliti ICW, Kurnia Ramadhana di KPK Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis 23 Januari 2020.
Kendati begitu, baru Yasonna yang merupakan pimpinan Kemenkumham yang dilaporkan Koalisi ke Dumas KPK atas dugaan melanggar Pasal 21 UU Pemberantasan Korupsi. Laporan itu, karena Yasonna yang juga politikus PDIP diduga melakukan perintangan proses hukum.
”Hari ini, kami baru datangi KPK. Tidak menutup kemungkinan kami mendatangi instansi lain soal perdebatan itu. Kami masih melengkapi alat-alat bukti terkait laporan hari ini,” kata Kurnia. (asp)
Rumahnya di Geledah, KPK Potensi Panggil Eks Watimpres Djan Faridz soal Kasus Harun Masiku
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, atau KPK, telah melakukan penggeledahan pada rumah mantan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, atau Wantimpres era Presiden Jokowi.
