Memulangkan WNI eks-ISIS: Seberapa Besar Risikonya?

IPAC dalam laporannya yang bertajuk Indonesia: Urgensi Kebijakan Pemulangan WNI Pro-ISIS Dari Suriah yang dirilis Agustus silam menyebut pemerintah Indonesia harus menyepakati definisi "kelompok rentan" di kamp Suriah dan segera memulai proses repatriasi.

Proses repatriasi bisa dimulai dengan sekelompok kecil keluarga atau sekelompok anak sebagai percobaan, kemudian menyempurnakan proses sambil berjalan.

Namun sayangnya, menurut Direktur Eksekutif IPAC, Sydney Jones, hingga saat ini masih ada perbedaan pendapat di kalangaan pemerintah Indonesia menyangkut mereka yang dianggap "kelompok rentan".

"Ada perbedaan pendapat antara pejabat di pemerintah Jokowi, ada yang bersedia dan ingin menolong anak-anak dan perempuan pulang ke Tanah Air, ada juga yang masih melihat kalau perempuan dewasa sudah ada risiko," ujar Sydney.

Apalagi beberapa serangan teroris yang terjadi di Indonesia belakangan menjadikan perempuan sebagai kombatan.

Di sisi lain, lanjut Sydney, masih banyak penolakan dari masyarakat Indonesia jika WNI eks-ISIS ini direpatriasi.

"Tapi kalau pemerintah betul-betul ingin memulangkan orang-orang yang vulnerable , seperti anak-anak yang orang tuanya sudah tewas atau orang-orang dibawah umur, sebetulnya seharusnya difasilitasi," jelas Sydney.