China Nakal di Natuna, DPR Minta Pemerintah RI Tingkatkan Diplomasi
- Dok. Teuku Riefky Harsya
VIVA – Komisi I DPR menggelar rapat gabungan dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, dan Kementerian Luar Negeri, Senin, 20 Januari 2020. Rapat gabungan itu membahas tentang isu perairan Natuna.
Wakil Ketua Komisi I DPR, Teuku Riefky Harsya memandang dalam isu Natuna harus ada penguatan diplomasi yang dilakukan Pemerintah RI. Sebagai negara kemaritiman besar kemaritiman, RI semestinya bisa menerapkan hal ini.
“Kami mengingatkan terkait dengan hak berdaulat, Komisi I mengharapkan pemerintah melakukan total diplomacy. Terhadap segala bentuk pelanggaran kapal China di ZEE Indonesia dan provokasi China Coast Guard, terlebih klaim sepihak yang tidak berdasar terhadap wilayah Laut Natuna Utara”, kata Riefky seperti disampaikan dalam keterangannya, Selasa, 21 Januari 2020.
Dia menekankan, menjaga kedaulatan wilayah NKRI tak perlu tegas dengan melakukan peperangan. Namun, ada kebijakan yang bijak seperti penguatan langkah diplomasi.
Menurutnya, jangan hanya sekedar menyampaikan nota protes. Sebab, cara China seperti itu sudah berulang kali dilakukan. Kata dia, saat ini, pemerintah RI harus punya kekuatan tawar agar bisa dipandang.
"Untuk itu, Kami mengingatkan perlunya meningkatkan level diplomasi Pemerintah. Bentuknya kita berikan keleluasaan Pemerintah RI untuk menentukan. Yang penting posisi tawar kita sebagai sebuah bangsa berdaulat agar lebih dipandang," jelas Ketua DPP Demokrat itu.
Dia menekankan, acuan RI dan negara di kawasan ASEAN pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 itu kuat dan jadi pedoman.
Dengan modal itu, seharusnya kata Riefky, pemerintah RI bisa menggalang kekuatan diplomasi secara intensif dengan negara ASEAN. Diplomasi ini dengan Vietnam, Brunei, Malaysia, dan Filipina.
Kemudian, sebagai negara besar di ASEAN, RI juga menjalin diplomasi kedekatan dengan Australia, India, dan Jepang.
Kemudian, ia berharap juga ada penguatan TNI dan Badan Keamanan Laut atau Bakamla di Natuna. Meski memang pekerjaan rumah ketahanan RI tak hanya di Natuna, namun juga wilayah perbatasan lain.
Ulah China yang nakal dalam mengklaim Natuna sempat membuat panas rakyat Indonesia. Pemerintah diminta bersikap tegas soal polemik ini.
Berulang kali kapal nelayan dan coast guard China berada di perairan Natuna. Kapal nelayan bahkan menangkapi ikan secara ilegal.
Karena kenakalan China, Presiden Jokowi dan sejumlah menteri terkait seperti Menko Polhukam Mahfud MD sempat menyambangi Natuna. Pihak militer RI pun bersiaga.
