Temui Wapres, DPD Usulkan Buat Provinsi Baru di Papua

Wakil Ketua DPD Nono Sampono.
Sumber :
  • VIVA.co.id/ Lilis Khalisotussurur.

VIVA – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengusulkan pencabutan moratorium Daerah Otonomi Baru atau DOB, untuk membuat provinsi baru. Pemekaran provinsi baru sampai saat ini masih dimoratorium oleh pemerintah.

GP Ansor Tak Keberatan dengan Usul Ketua DPD soal Dana Zakat untuk Biayai Program MBG

Usulan disampaikan kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang juga Ketua Dewan Otonomi Daerah. Wakil Ketua DPD Nono Sampono mencontohkan, ada kebutuhan untuk membuat provinsi baru di Papua.

"Papua paling enggak ada 2 provinsi ke depan yang harus ada pemekaran. Karena terlalu luas untuk menjangkau, mengendalikan kawasan Papua seperti itu, hanya dengan dua provinsi seperti itu," kata Nono di Kantor Wapres, Jakarta, Senin 20 Januari 2020.

NU Koreksi Ketua DPD soal Usulan Zakat Bisa untuk Biayai Program Makan Bergizi

Menurut Nono, sudah ada kajian sejak lama bahwa kawasan Papua perlu memiliki banyak provinsi. Bahkan pernah ada kajian Papua idealnya memiliki 7 provinsi.

"Melihatnya begitu, latar belakang, wilayah kemudian budaya dan lain sebagainya," ujar Nono.

Istana Tolak Usul Biaya Program MBG dari Zakat: Sangat Memalukan!

Mengenai masalah aturan dan beban keuangannya, menurutnya, itu masih akan dibahas bersama wapres dan juga anggota dewan otonomi daerah yang lain.

"Nanti kami ada Kemenkeu melihat itu memberi masukan. Karena menkeu juga menjadi anggota dewan Otda (otonomi daerah). Dan kita sama-sama membahas itu," kata Nono.

Menteri Agama Nasaruddin Umar

Sultan Sambut Baik Usulan Menag untuk Masukkan Pendidikan Hijau dalam Kurikulum Pendidikan

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin menyambut baik usulan Menteri Agama RI untuk memasukkan pendidikan pelestarian lingkungan ke dalam kurikulum s

img_title
VIVA.co.id
23 Januari 2025