Ada Konflik Ulayat Lahan Dermaga, Warga Labuan Bajo Ancam Adang Jokowi
- tvOne/ Jo Kenaru (Manggarai, NTT)
VIVA – Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan mengunjungi Labuan Bajo, Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur pada Senin 20 Januari 2020 mendatang. Presiden direncanakan bakal meresmikan proyek Dermaga Peti Kemas yang baru.
Seperti diketahui, sebagai destinasi super prioritas nasional saat ini, Dermaga Peti Kemas di Labuan Bajo sebelumnya masih nebeng atau menjadi satu dengan Pelabuhan Pelni yang ada di tengah Kota Labuan Bajo.
Namun, agenda groundbreaking proyek yang dikerjakan oleh PT Pelindo III ini dibayang-bayangi oleh ancaman warga yang siap menduduki lokasi seluas hampir lima hektare tersebut.
"Ada laporan dari Polres bahwa ada warga berniat menghadang dan menduduki lokasi yang akan diresmikan Pak Presiden," kata Bupati Manggarai Barat (Mabar), Agustinus Ch Dula, dikutip Sabtu 18 Januari 2020.
Menyikapi riak-riak jelang kedatangan Presiden, Bupati Agustinus Dula segera menggelar rapat mendadak bersama para tokoh yang mempunyai hubungan ulayat dengan lokasi groundbreaking antara lain, masyarakat Ntarlaing dan Tebedo. Namun tokoh dari kampung Mbehal tidak hadir padahal sudah diundang.
"Saya tidak tahu alasan orang Mbehal mau bikin aksi di lokasi itu dan saya tidak mengerti kenapa mereka justru tidak datang padahal pertemuan ini khusus menyelesaikan klaim di lokasi yang akan dibangun Dermaga Peti Kemas," ungkap Bupati Dula.
Hadir dalam pertemuan itu Kapolres Manggarai Barat, AKBP Handoyo Santoso bersama jajarannya.
Pertemuan yang dilangsungkan di ruang kerja bupati ini diwarnai dengan pernyataan sikap dari tokoh masyarakat yang menyatakan mendukung pemerintah membangun Dermaga Peti Kemas di atas tanah mereka. Mereka yang hadir rapat juga mengecam rencana warga Mbehal yang akan menghadang Presiden.
"Saya heran orang Mbehal ya, mereka sebelumnya kan setuju dalam rapat tanggal 6 Januari 2020 ketika bahas pembangunan dermaga tapi kenapa jelang kedatangan Presiden mereka mau buat aksi. Mbehal yang mana sebetulnya yang ada rencana seperti itu. Kami masyarakat adat yang juga pemilik ulayat di lokasi itu mendukung pembangunan dermaga supaya tetap jalan," kata Aleks Hata, tokoh adat kampung Tebedo.
Sementara Plt Camat Boleng, Yohanes Suhardi mengaku telah melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh kampung Mbehal agar tidak mengganggu peresmian proyek tersebut.
"Pendekatan sudah Pak Bupati, yang pada intinya memerintahkan semua kepala desa agar melarang warganya untuk tidak melakukan kegiatan yang menghalang-halangi Bapak Presiden ke lokasi proyek dermaga," kata Yohanes ke Bupati Dula.
Ancaman tindakan tegas
Kapolres Manggarai Barat Ajun Komisaris Besar Polisi Handoyo Santoso dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa ia didatangi warga yang mengaku berasal dari Kampung Mbehal yang menyatakan keberatan dengan pembangunan Dermaga Peti Kemas di Menjerite Desa Tanjung Boleng.
Lebih lanjut Kapolres Handoyo mengatakan warga Mbehal mengancam akan menduduki lokasi tersebut sebelum Presiden datang.
"Alasannya ya lokasi itu masih ada konflik ulayat, saya bilang lho kenapa harus dengan cara begitu, masih ada solusi yang lebih baik," ujar Kapolres yang belum genap sebulan bertugas di Manggarai Barat.
Ia pun meminta agar siapapun tidak boleh mengganggu kegiatan Kepala Negara. "Pak Camat tolong disampaikan ke sana ya, jangan coba-coba mereka menghalangi Bapak Presiden karena nanti pasti ada tindakan hukum tegas dari kita," ujarnya.
Kemudian pengacara masyarakat adat Kampung Nterlaing, Benidiktus Janur mengungkapkan bahwa permasalahan tanah ulayat di Kecamatan Boleng termasuk lokasi yang akan dibangun dermaga petikemas memang belum tuntas.
Meskipun, tanah yang akan dibangun dermaga ini berstatus milik perorangan namun proses pembuatan sertifikatnya ditengarai penuh intrik dan merugikan masyarakat adat terutama masyarakat Nterlaing dan Tebedo.
"Fakta lokasi ada di keulayatan Boleng, Desa Tanjung Boleng Kecamatan Boleng, tapi di sertifikat ditulis lokasi Kelurahan Wae Kelambu Kecamatan Komodo, aneh," kata Benidiktus.
"Lokasi ini akhirnya jatuh ke tangan pengusaha dari Jakarta. Kalau tak salah pemilik sekarang tangan ketiga. Tapi proses bagaimana lokasi itu keluar dari hak ulayat ini yang kita persoalkan. Kita pasti gugat," tambah Benidiktus.
Dalam jadwal, selain meresmikan proyek Dermaga Peti Kemas, Presiden Jokowi juga akan membagikan sebanyak 2.500 sertifikat tanah.
Laporan kontributor Manggarai Barat-NTT: Jo Kenaru
Bela Jokowi, Rampai Nusantara Tak Sependapat Dengan Hasto Soal Kriminalisasi Terhadap Anies
Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar tidak sependapat dengan pernyataan dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait dugaan kriminalisasi terhadap Anies Baswedan.
