Pemerintah Minta DPR Setujui Anggaran Patroli Laut di Natuna
- VIVAnews/Fikri Halim
VIVA – Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin, meminta DPR hadir di Natuna dan tidak hanya menyindir dan membuat kegagalan saja. Karena untuk menjaga perairan Indonesia, dibutuhkan armada yang kuat.
"Pada posisi inilah DPR mesti ada, supaya memastikan bahwa ketika kita bicara soal bangsa dan negara tentang kedaulatan RI, sudah selesai itu urusan warna-warna putih, merah, kuning, hijau; partai, dan lain-lain. Untuk kepentingan negara, kita harus bersatu," kata Ngabalin dalam sebuah forum diskusi di Jakarta, Minggu 12 Januari 2020.
Seharusnya, katanya, DPR membantu pemerintah untuk meningkatkan anggaran pengamanan perbatasan dan peremajaan alutsista laut. Sebab, masih ada kapal-kapal dan senjata TNI buatan tahun 1950-an yang dipakai sekarang.
"Komisi I [DPR] wajib hukumnya untuk bicara kepada pemerintah, dan menyetujui usulan-usulan pemerintah terhadap alokasi anggaran untuk kepentingan kepentingan Angkatan Laut di sekitar Natuna, dan daerah-daerah lainnya," ujarnya.
Politikus Partai Golkar itu memastikan keamanan nelayan-nelayan Indonesia yang akan berangkat ke ZEE wilayah perairan Natuna, untuk melakukan penangkapan ikan.
"Pesan yang disampaikan Pak Presiden, kemarin itu adalah konsentrasi pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan keamanan terhadap nelayan nelayan kita yang ada di Natuna dan seluruh wilayah Indonesia," ujarnya.
Menurut Ngabalin, pemerintah juga akan memberikan bantuan kepada para nelayan yang melakukan penangkapan ikan di Natuna, dan yang ada di seluruh Indonesia, agar tetap bisa melaut secara legal. (asp)
Airlangga Sebut 71 Ribu UMKM Sudah Dapat Program Hapus Utang Prabowo
Menko Airlangga mengatakan, kebijakan ini merupakan keberpihakan pemerintah kepada UMKM.
