Anggota DPR: Wirausaha Pertanian Rumah Tangga Cocok untuk Wilayah Kota
- Istimewa
VIVA – Masyarakat perkotaan bisa diberdayakan dengan pengembangan kewirausahaan sektor budidaya pertanian skala mikro dan rumah tangga. Cara ini dinilai bisa menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.
Anggota Komisi IV DPR Fraksi Golkar, Budhy Setiawan menyampaikan pandangannya ini saat melakukan kunjungan saat reses di Kampung Sawah, Kelurahan Tanah Baru, Kota Bogor.
“Usaha pertanian, peternakan, dan perikanan skala mikro atau rumah tangga dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat,” kata Budhy, Jumat, 10 Januari 2020.
Dia mengingatkan persoalan kesejahteraan ekonomi masyarakat tak bisa cuma mengandalkan APBD Pemerintah Kota Bogor. Meskipun, nominal APBD Kota Bogor meningkat dibanding tahun lalu, persoalan ekonomi masyarakat harus jadi prioritas.
Maka itu, kata Budhy, harus ada strategi penggalangan potensi swadaya untuk masyarakat lewat pengembangan kewirausahaan.
“Meski APBD Kota Bogor 2020 meningkat hingga sekitar Rp2,4 triliun tapi tidak akan mampu menyelesaikan semua kebutuhan masyarakat. Harus disertai penggalangan potensi swadaya,” kata Budhy yang juga anggota Badan Anggaran DPR RI.
Masyarakat pun penasaran soal cara pengembangan kewirausahaan budidaya pertanian skala mikro dan rumah tangga. Beragam pertanyaan masyarakat ditujukan ke Budhy.
Salah satunya akses serta dukungan terkait program kegiatan pembinaan dan pelatihan kelompok tani. Begitu juga menyangkut keterbatasan modal produksi.
“Kami hingga saat ini merasa masih minim adanya pelatihan dari pemerintah dan dinas pertanian, padahal kami sangat ingin mengembangkan usaha pertanian yang kami miliki,” ujar Ketua Kelompok Wanita Tani (KWT) Cempaka, Kelurahan Tanah Baru, Juju Juhana.
Aspirasi lain disuarakan Supriyanto yang merupakan Sekretaris Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Ia menyampaikan masyarakat kesulitan mengakses permodalan untuk mengembangkan usaha produktif.
Karena itu, banyak masyarakat yang terjebak dengan rentenir sehingga memunculkan hutang.
“Masyarakat mengeluhkan banyaknya rentenir yang menyasar ibu-ibu karena kesulitan meminjam modal untuk membuat usaha,” kata Supriyanto.
Merespons hal itu, Budhy menjelaskan perlunya sejumlah program pembinaan dan pelatihan usaha tani. Ia menekankan akan memperjuangkan hal ini di Komisi IV DPR RI yang membidangi urusan pertanian, peternakan, perikanan, dan lingkungan hidup.
“Selain pelatihan dan pembinaan, sebagai Komisi IV saya juga akan mendorong hadirnya bantuan benih, pupuk, alat mesin pertanian yang dibutuhkan kelompok tani melalui mitra kementerian terkait,” ujar Budhy.
Terkait keluhan permodalan, ia punya penjelasan. Kata dia, seharusnya dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/SR.230/4/2018, masyarakat termasuk kelompok tani bisa mengakses bantuan kredit usaha rakyat (KUR).
Menurut dia, bantuan ini bisa buat pengembangan usaha pertanian, mulai seperti kegiatan pengadaan sarana produksi sampai alat mesin pertanian.
