Soal Laut Natuna, Moeldoko Sebut Kedaulatan RI Tak Bisa Dinego

Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko
Sumber :
  • VIVA/Adi Suparman

VIVA – Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko angkat bicara mengenai pelanggaran Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang dilakukan oleh Tiongkok di wilayah Natuna. Termasuk tentang kegiatan penangkapan ikan ilegal di Natuna.

PNM Mekaar Hadir di Pulau Natuna, Genjot Inklusi Keuangan di Wilayah 3 T

Moeldoko menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia tidak bisa diganggu gugat maupun dinegosiasikan. Termasuk kedaulatan perairan Indonesia di Natuna.

"Ya pada dasarnya kedaulatan tidak bisa dinegosiasikan," ujar Moeldoko di Pesantren Krapyak, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Sabtu, 4 Januari 2020 malam.

KKP Arrested Vietnamese Fishing Boat in North Natuna Sea

Mantan Panglima TNI ini menyebut armada militer Indonesia telah dikerahkan ke wilayah Natuna. Pengiriman armada militer ini salah satunya untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia.

Jenderal bintang empat ini merinci pengerahan armada militer juga untuk menjaga keamanan di wilayah Natuna. Selain itu juga armada militer akan menjamin keamanan nelayan Indonesia di wilayah Natuna.

Dankormar Mayjen TNI Endi Kaji Pembentukan Satuan Batalyon Marinir Definitif di Pulau Natuna

"Pasti itu (peningkatan pertahanan di Natuna), otomatis. Makanya sekarang pengerahan kekuatan (militer) diarahkan ke sana. Karena tugas negara untuk melindungi seluruh rakyat," tegas Moeldoko.

Kapal Coast Guard China-5302 memotong haluan KRI Usman Harun-359 pada jarak 60 yards (sekitar 55 meter) saat melaksanakan patroli mendekati kapal nelayan pukat China yang melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia Utara Pulau Natuna, Sabtu (11/1/2020).

Indonesia Urged to Enhance Military and Diplomatic Efforts in the South China Sea

this military improvement should be accompanied by enhanced diplomatic efforts to ensure regional stability and peace in Southeast Asia.

img_title
VIVA.co.id
22 Oktober 2024