Perintah Jokowi ke Mahfud MD, Penanganan Masalah Laut Harus Terpusat
- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
VIVA – Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengungkapkan Presiden Joko Widodo ingin penanganan masalah laut dilakukan secara terpusat. Saat ini menurutnya penanganan terlalu berlapis-lapis.
"Presiden instruksikan agar penanganan laut itu terpusat, karena sekarang ini saja per hari ini kalau di laut kita ada tujuh lapis. Lapis ini, lapis ini," kata Mahfud di sela rapat dengan Bakamla, Jakarta, Senin 30 Desember 2019.
Menurut mantan hakim Mahkamah Konstitusi ini, penanganan seperti itu menjadi tidak efisien. Sehingga kemudian berakibat pada terganggunya juga perdagangan.
"Itu sama sekali tidak efisien, menghambat administrasi pemerintahan dan menghambat laju perdagangan juga, lalu lintas barang dan manusia agak terhambat gitu," ujar Mahfud.
Kemenko Polhukam dan Kemenko Maritim dan Investasi katanya sudah bertemu membahas ini. Dia dan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan katanya sudah mengidentifikasi aturan-aturan yang tidak efisien.
"Kita sudah mengidentifikasi sampai saat ini, terdapat sekurang-kurangnya 17 Undang-Undang yang mengatur secara berbeda dengan kewenangan yang berbeda," kata dia.
Mahfud menyebut hal ini akan baru digarap mulai 2020 ini. Mantan Menteri Pertahanan ini juga menjanjikan tim sudah akan bekerja mulai pekan depan nanti.
Anggota DPR Dukung Perbaikan Tata Kelola Keamanan Laut
Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mendukung upaya perbaikan tata kelola keamanan laut di Indonesia melalui pembentukan legislasi setelah adanya evaluasi.
