Manuver dan Propaganda Ala OPM Dinilai Pemberontakan Terhadap NKRI

VIVA –  Organisasi Papua Merdeka (OPM) dinilai sebagai gerakan pemberontak yang melakukan segala cara demi tujuan berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Manuver OPM yang mencari perhatian dunia internasional dengan menyudutkan pemerintah RI menjadi salah satu caranya.

"Namanya OPM ya organisasi Papua Merdeka. Kalau OPM ya pasti lah akan menempuh segala cara untuk mencapai tujuan," kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyahri, Jumat, 27 Desember 2019.

Abdul menekankan konflik berkepanjangan di tanah Papua memunculkan korban jiwa dari kalangan sipil sampai militer. Namun, OPM aktif melakukan propaganda ke dunia internasional yang menuding militer Indonesia sebagai pelaku pelanggaran HAM.

Kata dia, manuver jualan OPM selama ini dengan mempropaganda masyarakat internasional. Cara ini untuk menarik simpati gerakan mereka dengan aktif menyerukan isu pelanggaran HAM di Papua. 

"Begitu yang terjadi. Mereka menggalang pengaruh ke luar negeri," jelas politikus PKS itu.

Dia menekankan keberadaan OPM jelas ancaman NKRI karena selalu berupaya memisahkan diri. Cara ini menurutnya bisa masuk kategori terhadap pemerintahan RI yang sah dan diakui internasional.

"Kalau satu bagian saja yang mau merdeka kan berarti ancaman. NKRI harga mati. Artinya tidak boleh ada satu jengkal tanah pun yang lepas dari Indonesia," sebutnya. 

Sementara, peneliti Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK), Universitas Padjadjaran, Nanang Suryana, berpendapat eksistensi OPM dibentuk sebagai cara untuk menyuarakan kemerdekaan Papua. Mereka tak setuju Papua masuk bagian NKRI. "Doktrin politik mereka (OPM) seperti itu," katanya. 

Maka itu, menurutnya tak mengherankan bila cara OPM sering melakukan tindak kekerasan termasuk terhadap kalangan militer. Kata dia, cara ini sebagai manuver untuk memancing militer Indonesia bergeerak yang kemudian disorot dunia internasional.

"Strategi membawa isu Papua ke panggung internasional adalah bagian dari upaya menarik perhatian dunia pada Papua," tuturnya.

Halaman Selanjutnya

Sementara, peneliti Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK), Universitas Padjadjaran, Nanang Suryana, berpendapat eksistensi OPM dibentuk sebagai cara untuk menyuarakan kemerdekaan Papua. Mereka tak setuju Papua masuk bagian NKRI. "Doktrin politik mereka (OPM) seperti itu," katanya.