10 Tokoh Kontroversial 2019: Jokowi, UAS, Ahok hingga Rizieq (II)
- VIVA.co.id/Adi Suparman (Bandung)
VIVA – Bangsa Indonesia memasuki tahun 2019 dengan cemas. Sebab situasi nasional menghangat seturut dinamika politik menjelang pemilu pada bulan April, yang dikhawatirkan mengganggu stabilitas. Perselisihan gara-gara perbedaan pilihan politik menjadi pemicunya.
Meski gejalanya sudah terasa sejak tahun 2018, dinamika politik meninggi sejak awal tahun 2019. Hampir seluruh perhatian publik tertuju pada pemilu. Elite politik hingga rakyat jelata pun membicarakan politik hampir sepanjang waktu; mereka terbelah dalam dua kubu dengan penyebutan bernada olok-olok: satu kelompok disebut kaum Cebong, yang lainnya dicap kaum Kampret.
Beberapa bulan setelah pemilu, dinamika politik mulai mereda, meski tak sepenuhnya. Peristiwa maupun pernyataan kontroversial sejumlah elite masih ramai dan menjadi polemik hingga menjelang tutup tahun. Sebagian sisa-sisa dinamika pemilu, sebagian yang lain polemik baru.
Tim redaksi VIVAnews memilah dan memilih serta mengompilasi sedikitnya 10 tokoh yang kebijakan atau pernyataannya menuai polemik, atau minimal mendadak menjadi narasumber yang paling diburu oleh pers alias newsmaker.
Berikut ini lanjutan kilasan selengkapnya.
Publik selama ini mengenal Nadiem Anwar Makarim sebagai pendiri sekaligus chief executive officer (CEO) perusahaan Gojek. Pada 22 Oktober, Nadiem menyatakan mengundurkan diri sebagai CEO Gojek setelah pagi harinya dipanggil oleh Presiden Joko Widodo ke Istana Negara. Esok harinya, Presiden mengumumkan kabinet menterinya dengan Nadiem sebagai menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Pengumuman itu cukup mengejutkan publik karena sebelumnya, berdasarkan rekam jejak dan prestasinya membangun perusahaan digital, Nadiem disebut-disebut akan ditunjuk sebagai menteri di bidang komunikasi dan informatika atau bidang ekonomi kreatif.
Sebagai menteri pendidikan, Nadiem membuat gebrakan dengan mencanangkan kebijakan "Merdeka Belajar", yang salah satunya menghapus Ujian Nasional (UN). Namun, dalam rapat dengan Komisi X DPR pada 12 Desember, dia mengklarifikasi istilah "menghapus" UN yang ramai diberitakan. Ia mengatakan tidak menghapus UN tetapi hanya menggantinya dengan sistem baru.
7. Erick Thohir
Nama Erick Thohir sebelumnya dikenal sebagai pengusaha, terutama setelah membeli klub sepakbola Inter Milan dan menjadi presiden klub kota Milan itu. Profilnya kian tenar setelah sukses menjadi ketua Panitia Penyelenggara Asian Games 2018 lalu dipercaya sebagai ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam Pemilu 2019.
Pada 23 Oktober, Presiden Jokowi menunjuknya sebagai menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Segera setelah dilantik, Erick mengguncang publik dengan sejumlah gebrakan, di antaranya mengangkat dua wakil menteri untuk membantunya, posisi yang belum pernah ada sebelumnya, menambah satu struktur baru, yakni inspektorat jenderal di bawah inspektur jenderal, dan menyapu bersih seluruh pejabat eselon I.
Kebijakannya yang paling kontroversial ialah menunjuk mantan gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, sebagai komisaris utama PT Pertamina. Berikutnya dia memberesi sejumlah perusahaan BUMN yang dianggap bermasalah dengan menempatkan beberapa orang yang diyakini berintegritas tinggi sebagai komisaris utama atau direktur utama.
8. Anies Baswedan
Siapa pun yang menjadi gubernur DKI Jakarta tentulah tak akan terhindar dari kontroversi. Begitu pula Anies Baswedan. Sejak menjabat tahun 2017, Anies menuai banyak polemik atas kebijakan-kebijakan maupun pernyataan-pernyataannya.
Publik mengingat Anies termasuk salah satu orang yang paling menentang reklamasi pulau-pulau di pantai utara Jakarta. Anies bahkan pernah menyegel bangunan di Pulau D. Tetapi, pada Juni 2019, Anies malah menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan di pulau itu, meski dia berdalih kebijakan itu berbeda dengan penghentian Pulau Reklamasi.
Keputusan Anies mengizinkan penyelenggaraan konser Djakarta Warehouse Project (DWP) 2019 dan pemberian penghargaan kepada Diskotek Colosseum, meski kemudian dicabut, membetot perhatian publik sampai mengundang keriuhan pro dan kontra. Tetapi, satu hal yang melibatkan Anies yang paling menghebohkan ialah terkuaknya sejumlah kejanggalan dalam Rancangan APBD DKI Jakarta tahun 2020, terutama dana anggaran untuk membeli lem Aibon senilai Rp82 miliar dan bolpoin Rp123 miliar.
9. Susi Pudjiastuti
Susi Pudjiastuti memulai debutnya sebagai menteri Kelautan dan Perikanan pada 2014 dengan menenggelamkan kapal-kapal asing pencuri ikan di perairan Indonesia. Dia populer terutama karena kebijakan itu.
Tetapi sesungguhnya banyak kebijakannya yang lain dipuji oleh publik, meski tak sedikit pula yang memprotesnya, terutama dalam hal upaya pelestarian lingkungan, misal pelarangan penggunaan cantrang dan penghentian ekspor benih lobster.
Susi sempat disebut salah satu menteri dalam kabinet pertama Presiden Joko Widodo yang akan dipertahankan dalam kabinet kedua sang Presiden. Namun, pada 22 Oktober, sosok Susi tak muncul dalam daftar menteri yang diperkenalkan Jokowi di Istana. Jabatan Susi digantikan oleh Edhy Prabowo, politikus Partai Gerindra.
Di tahun terakhir jabatannya, Susi sempat berpolemik dengan atasannya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, atas sejumlah kebijakan kontroversialnya seperti penenggelaman kapal asing, pelarangan cantrang, dan penghentian ekspor benih lobster. Luhut menganggap Susi hanya bisa melarang tetapi tak pernah menawarkan solusi.
Susi berdalih, semua kebijakannya adalah bagian dari prinsip yang dia yakini benar dan wajib dipertahankan. Dia mengklaim, semua kebijakannya sudah melalui studi dan kajian yang mendalam serta mempertimbangkan banyak faktor.
10. Rizieq Shihab
Sejak bermukim di Arab Saudi pada 2017, imam besar Front Pembela Islam Rizieq Shihab nyaris tak pernah berhenti membuat kontroversi, bahkan sampai tiga tahun kemudian, yakni 2019. Dukungannya yang terang-terangan kepada calon presiden Prabowo Subianto sekalian menegaskan konfrontasinya dengan sang rival, Joko Widodo.
Rizieq kerap menyampaikan pandangan-pandangannya yang kontroversial melalui rekaman video yang dia buat di Arab Saudi kemudian diputar dalam satu forum atau majelis jemaah pengikutnya di Indonesia. Misal, dalam forum Ijtimak Ulama III di Bogor, Jawa Barat, 1 Mei, diputarkan video orasi Rizieq yang menyebut Jokowi harus didiskualifikasi dan Prabowo ditetapkan sebagai pemenang Pemilu Presiden 2019.
Dalam forum lain, Milad ke-21 FPI di Stadion Rawabadak, Jakarta, 24 Agustus, diputarkan lagi video rekaman pernyataan Rizieq yang mengecam Jokowi, bahkan menyebutnya ilegal. "... bahkan rezim zalim Indonesia masih terus meminta kepada Kerajaan Saudi Arabia agar mencekal saya hingga pelantikan presiden ilegal pada Oktober 2019 yang akan datang..."
"... Ya, saya sebut presiden yang akan datang yang akan dilantik pada bulan oktober 2019 adalah presiden ilegal karena hasil dari pilpres curang dan zalim..." kata Rizieq.
Pada 2 Desember, ketika berbicara melalui telekonferensi di Saudi dengan massa peserta kegiatan Reuni Aksi 212 di Lapangan Monas, Jakarta, Rizieq membuat pernyataan kontroversial lagi dengan mengaku dicekal oleh pemerintah Saudi atas permintaan Indonesia.
"... saya belum bisa pulang karena saya masih dicekal oleh pemerintah Arab Saudi ... atas permintaan pemerintah Indonesia." Belakangan diketahui bahwa dokumen yang Rizieq klaim sebagai surat cekal, ternyata surat dari dinas imigrasi Saudi agar Rizieq tidak meninggalkan negara itu karena alasan keamanan, tidak ada sangkut-pautnya dengan pemerintah Indonesia.
