Saran JK untuk Selesaikan Konflik Papua
- VIVAnews/Cahyo Edi
VIVA – Konflik di Papua terus meningkat sejak beberapa waktu terakhir. Tercatat ada dua peristiwa gesekan antara TNI-Polri dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.
Pada Selasa, 17 Desember 2019 lalu terjadi kontak senjata antara anggota TNI dengan KKB di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Akibatnya dua anggota TNI meninggal dunia usai kontak senjata.
Gesekan kembali terjadi pada Rabu,18 Desember 2019 di Kabupaten Yahukimo, Papua. Seorang anggota Polri meninggal dunia usai dikeroyok oleh warga. Usai pengeroyokan ini terjadi pembakaran lapak pedagang di Jalan Gunung, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo.
Menanggapi situasi di Papua, Wakil Presiden RI periode 2014-2019, Jusuf Kalla (JK) menilai bahwa penanganan konflik di setiap daerah berbeda-beda dan tak bisa disamakan. Meski demikian ada pula persamaan dari sejumlah konflik itu.
Pernyataan ini merujuk pada keberhasilan pemerintahan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam menangani konflik di Aceh. JK yang saat itu menjadi wakil presiden pun memiliki andil dalam penyelesaian konflik tersebut.
JK menyebut Presiden Jokowi sudah membangun Papua dengan sedemikian rupa. Berbagai infrastruktur dibangun Jokowi di Papua selama masa periode pertamanya menjadi Presiden RI.
“Konflik itu ada persamaan dan perbedaan. Konflik itu tentu harus diselesaikan dengan bermartabat. Tapi punya perbedaan juga tergantung bagaimana konfliknya," ujar JK di UGM.
"Di Papua, Pak Jokowi atau pemerintah sudah sedemikian rupa membangun Papua, namun itu masih membutuhkan suatu upaya sosial yang lebih baik. Upaya pendidikan yang lebih baik," imbuh JK.
JK mengungkapkan pembangunan di Papua belumlah cukup untuk meredam konflik. JK menilai perlu ada upaya sosial di Papua agar masyarakat merasakan dampak pembangunan yang telah dilakukan pemerintah.
"Sehingga masyarakat Papua merasa pembangunan memiliki arti yang besar untuk kehidupan mereka. Karena (saat ini) masih dianggap semua itu belum mencukupi. Walau secara materi luar biasa. Berarti ada masalah sosial yang harus lebih diperhatikan," kata JK. [mus]
Projo Sebut Jokowi Layak Menjadi Ketua Umum Partai Politik
Dewan Pimpinan Pusat Pro Jokowi (Projo) menyebut bahwa residen Ke-7 RI Jokowi layak memimpin partai alias menjadi ketua umum partai politik (parpol).
