10 Momen Besar Nasional 2019: Dari Pemilu Serentak hingga Kerusuhan

Pertemuan Jokowi dan Prabowo Usai Pilpres 2019
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

VIVA – Sepanjang tahun 2019, berbagai momen penting dan peristiwa terjadi. Mulai perhelatan Pemilihan Presiden 2019, yang kembali dimenangkan Joko Widodo sampai kontroversi kemunculan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tindak Pidana jokowi-mohon-arif-dan-bijaksana-soal-revisi-uu-kpk">Pemberantasan Korupsi.

Terpopuler: Viral Rombongan Presiden Prabowo, Penampilan Terbaru Rista Juniati, 2 Fotografer Cabul Ditangkap

Kemenangan Jokowi atas rivalnya, Prabowo Subianto menjadi sejarah baru negara RI. Dua kali bersaing, Jokowi lagi-lagi mengungguli Prabowo. Eks Wali Kota Solo itu pun memimpin lagi sebagai RI-1 sampai 2024.

Kemenangan Jokowi yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Mei 2019, sempat membuat panas politik. Kerusuhan pecah selama beberapa hari di sejumlah titik wilayah Ibu Kota Jakarta.

Soal Polemik PPN 12 Persen, Gerindra Nilai PDIP Lupa Ingatan

Berikut, rangkaian peristiwa besar dan penting yang dirangkum dalam kaleidoskop sepanjang 2019.

1. Pemilu Serentak 2019

Survei LPI: Mayoritas Publik Bersentimen Positif Yakin Prabowo Bisa Bawa RI Lebih Baik

Pemilu serentak dengan rincian Pileg dan Pilpres 2019, berhasil digelar untuk kali pertama. Tingkat partisipasi masyarakat menyampaikan hak pilihnya, disebut melonjak dibandingkan beberapa pemilu sebelumnya.

Selain Jokowi kembali menduduki kursi RI-1, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga berjaya lagi di Pileg 2019. PDIP meraih 27,5 juta suara nasional atau 19,33 persen.

Dari hasil Pileg 2019 juga menempatkan sembilan partai politik yang lolos ke parlemen. Sembilan parpol ini berhasil melewati syarat ambang batas kelolosan parlemen atau parliamentary threshold minimal empat persen.

2. Kontroversi UU KPK dan Firli Bahuri

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi pusat perhatian periode September 2019. Ketukan palu Paripurna DPR dalam pengesahan revisi UU KPK, sempat membuat gejolak.

Pengesahan revisi itu memunculkan reaksi dari publik yang pro terhadap KPK. Revisi ini dinilai, melemahkan dan tak mendukung pemberantasan korupsi di Tanah Air. Kalangan mahasiswa ramai-ramai turun di jalan dengan lokasi aksi di sejumlah wilayah di Tanah Air.

Revisi UU itu kini sudah menghadirkan UU KPK yang baru dengan UU Nomor 19 Tahun 2019. Selain UU, formasi pimpinan KPK jilid V periode 2019-2023, punya figur ketua dari perwira tinggi Polri, yaitu Komjen Firli Bahuri. Sosok ini mencuat, karena kontroversi serta penolakan dari pegiat anti korupsi.

3. Kerusuhan Papua

Papua menangis. Dua kata ini menggambarkan kondisi Bumi Cendrawasih yang diawali kerusuhan pada Senin 19 Agustus 2019. Kerusuhan ini sebagai respons atas sikap rasis dan persekusi terhadap sejumlah mahasiswa asal Papua di sejumlah daerah, seperti Surabaya dan Malang.

Kerusuhan ini disebut juga, karena maraknya penyebaran berita bohong alias hoax yang memancing kemarahan warga Papua. Korban jiwa berjatuhan dari aparat TNI sampai warga sipil akibat kerusuhan ini.

Maraknya hoax, membuat pemerintah punya kebijakan dengan melakukan pembatasan akses internet di Papua. Namun, tragedi Papua berlanjut pada akhir September 2019, yang terjadi di Wamena. Sedikitnya, 33 warga pendatang tewas.

4. Rusuh Pasca-pemilu

Depan gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, menjadi catatan kelam awal kericuhan. Diawali aksi demo biasa di depan Bawaslu, Selasa 21 Mei 2019, untuk menyampaikan protes menolak hasil Pilpres 2019, karena dituding ada dugaan kecurangan. 

Aksi berubah menjadi kelam, dengan adanya segelintir pihak yang memanfaatkan momen, agar terjadi kerusuhan. Kerusuhan terjadi dari Selasa malam, 21 Mei 2019 sampai esoknya Rabu 22 Mei 2019.

Sejumlah warga disebut menjadi korban luka-luka hingga tewas. Dalam kerusuhan ini, aparat Kepolisian pun menuai kritikan, karena aksi represif mereka terhadap warga.

Wiranto Bikin Geger

5. Penusukan Wiranto

Menko Polhukam Wiranto (ketiga kanan) didampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (kiri) dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kanan) usai memberikan keterangan pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (24/9/2019).

Dua pekan jelang pelantikan Jokowi-Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024, terjadi peristiwa yang bikin geger publik. Peristiwa itu tak lain, terkait penusukan terhadap Wiranto.

Wiranto yang saat itu masih menjabat Menteri Koordinator politik, hukum, dan keamanan atau Menko Polhukam, ditusuk di Menes, Serang, Banten, Kamis 10 Oktober 2019.

Eks Panglima ABRI itu disebut ditusuk oleh pelaku teror. Wiranto ditusuk usai meresmikan sebuah gedung di Universitas Mathla'ul Anwar. Muncul isu liar, jika penusukan Wiranto ini sandiwara, Meski, isu ini sudah dibantah pihak pemerintah.

6. Prabowo Masuk Koalisi Jokowi

Kalah di Pilpres, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto masih menghiasi pemberitaan dengan dinamikanya yang bergabung ke koalisi pemerintahan Jokowi. Ia diplot sebagai Menteri Pertahanan.

Menhan Prabowo Subianto

Bergabungnya Prabowo ini direspons miring dari sebagian pendukungnya, terutama dari barisan Persaudaraan Alumni 212. Alasan rekonsiliasi dengan Jokowi tak bisa diterima. 

Kabar Prabowo akan bergabung dengan pemerintahan Jokowi sudah berhembus tiga pekan, sebelum pelantikan Jokowi-Maruf Amin yang dihelar 20 Oktober 2019. Namun, Prabowo tak sendirian. Ia ditemani orang setianya, Edhy Prabowo yang juga mendapat kursi Menteri Kelautan dan Perikanan di kabinet Indonesia Maju.

7. Bom Bunuh Diri Medan

TNI dan Polri mengeledah tempat pengajian Rabbial Muslim Nasution, pelaku bom bunuh diri di Markas Komando Polrestabes Medan, di Jalan Serdang Lingkungan II GHDL, Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan.

Rabu 13 November 2019, terjadi peristiwa bom bunuh diri di area Polrestabes Medan. Satu orang tewas, yaitu pelaku sendiri, RMN (24). Bom ini juga menyebabkan enam orang luka-luka.

Aparat berwenang pun mengembangkan kasus ini dengan menangkap sejumlah tersangka terkait bom bunuh diri ini. Sudah lebih dari 20 orang ditetapkan sebagai tersangka. Dari sejumlah tersangka, ditemukan berupa senjata rakitan, senapan mesin, panah, hingga senjata tajam.

8. Rentetan gempa

Sejumlah peristiwa gempa bumi terjadi sepanjang 2019. Salah satunya gempa magnitudo 6,9 melanda perairan Teluk Tolo Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah. Gempa ini terjadi pada Jumat 12 April 2019, sekitar pukul 19.40 WIT.

Gempa besar kembali mengguncang Banten, pada Jumat 2 Agustus 2019. Gempa Banten magnitudo 6,9 terjadi sekira pukul 19.05. Pusat gempa berjarak 164 kilometer dari Sumur, Kabupaten Pandeglang, Banten, pada kedalaman 48 kilometer. Lalu, ada Gempa Ambon yang berkekuatan magnitudo 6,8. Gempa ini terjadi pada Kamis 26 September 2019, sekira pukul 06.46 WIB.

9. Pembentukan Kabinet Baru 2019-2024

Jokowi saat kenalkan menterinya termasuk Prabowo Subianto di kabinet Indonesia Maju .

Presiden Jokowi resmi melantik 34 menteri dan lima pejabat setingkat di Istana Negara pada Rabu 23 Oktober 2019. Kabinet kali ini diberi nama Indonesia Maju.

Selain sejumlah nomenklatur, terdapat kejutan dalam beberapa posisi menteri. Salah satunya mantan bos Gojek, Nadiem Makarim yang dipercaya menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Kemudian, sejumlah nama lama masih dipercaya dengan posisi sama. Misalnya Menteri Keuangan yang kembali ditempati Sri Mulyani. Lalu, Luhut Binsar Panjaitan mendapat kepercayaan lagi sebagai Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi. Selain itu, ada Budi Karya Sumadi sebagai Menteri Perhubungan.

10. Ibu Kota Negara Dipindahkan

Presiden Jokowi lagi-lagi membuat kebijakan mengejutkan. Kali ini, terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara Baru ke sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim).

Alasan pemindahan Ibu Kota di Kaltim, karena daerah itu dinilai minim risiko bencana gempa. Lokasinya juga strategis, karena berada di tengah Indonesia. Jokowi mengumumkan pemindahan ibu kota negara pada Senin 26 Agustus 2019.

Pemindahan Ibu Kota negara ini pun sudah dibentuk Panitia Khusus DPR. Dari DPR, masih menanti alasan ilmiah dalam pemindahan Ibu Kota ini. Sebab, ada beberapa aspek yang menjadi pertimbangan penting. (asp)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya