Rapat Pengamanan Natal-Tahun Baru, Mahfud MD Singgung Kejadian Brexit
- ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
VIVA – Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menghadiri rapat koordinasi pengamanan perayaan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, di Auditorium PTIK, Jakarta Selatan, Jumat, 13 Desember 2019.
Dalam rapat ini, Mahfud mengingatkan, kesiapsiagaan dan sinergitas antar instansi untuk mengamankan kelancaran perayaan libur akhir tahun.
Salah satu yang disinggung oleh Mahfud adalah, mulai beroperasinya infrastruktur baru yang sudah siap digunakan pada libur akhir tahun ini.
"Pemerintah telah selesaikan beberapa pembangunan infrastruktur jalan bandara dan pelabuhan untuk mendorong mobilitas masyarakat di antaranya jalan tol Bakauheni-Terbanggi, jalan tol Bakauheni-Terbanggi Besar yang merupakan bagian trans Sumatera, Bandara NYIA (New Yogyakarta Internasional Airport), dan lainnya," ujar Mahfud.
Dengan kehadiran infrastruktur baru tersebut, ia pun meminta agar para kementerian dan lembaga harus mengantisipasi, agar kejadian horor soal kemacetan di pintu tol Brebes Timur atau yang dikenal tragedi Brexit, pada tahun 2016 tidak terulang lagi.
Kemudian, lanjut Mahfud, untuk memperlancar arus transportasi Natal dan Tahun Baru, pemerintah berencana membuka tol fungsional untuk beberapa ruas. Di antaranya ruas tol Balikpapan, ruas jalan tol Manado-Bitung dan Jakarta-Cikampek elevated. "Ekspektasi maysarakat tinggi terhadap pembukaan ruas tol tersebut sehingga tidak menimbulkan kemacetan parah," katanya.
Dalam kesempatan ini, ia juga menyinggung terkait cuaca pada akhir tahun ini. Berdasarkan data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), mulai Desember ini memasuki musim penghujan. "Sehingga berpengaruh pada keamanan dan keselamatan seluruh anggota penyeberangan baik darat, laut maupun udara," ujarnya.
Mahfud MD Desak Kejagung, Polri, dan KPK Usut Korupsi di Kasus Pagar Laut Tangerang
Menurut Mahfud, kasus ini bukan pelanggaran yang biasa saja dan merupakan persoalan serius karena sudah cukup jelas sebagai perampokan terhadap kekayaan negara.
