DPR Minta Pengganti UN Harus Lebih Sempurna

Siswa SMP di Depok tengah ujian nasional, Senin, 22 April 2019.
Sumber :
  • VIVA.co.id/ Zahrul Darmawan (Depok)

VIVA – Ketua Komisi X Syaiful Huda membuat pantun untuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim saat memulai rapat tentang ujian nasional (UN) di gedung DPR, Jakarta, Kamis 12 Desember 2019.

7 Skill Rahasia yang Dimiliki Pengusaha Sukses, Anda Sudah Punya?

Ia memulai dengan mengingatkan agenda rapat yang akan membahas soal penghapusan ujian nasional (UN) yang akan digantikan dengan asessment kompetensi dan survei karakter. "Kedua, kelonggaran zonasi. Ketiga soal RPP. Keempat soal menyangkut soal ujian standar nasional," kata Syaiful.

Ia pun membacakan pantun terkait ujian nasional. "Ada jarum dan ada juga peniti, Jangan ditusuk pastilah luka, ujian nasional sudah akan diganti, mas Nadiem harus jamin lebih sempurna," kata Syaiful.

Cara Pertamina Dorong UMKM Binaan Regional Naik Kelas ke Nasional

Ia menjelaskan pantun yang ia buat untuk mewakili keresahannya dan juga publik. Termasuk juga keresahan guru dan siswa. "Karena kebijakan menghapus UN itu adalah kebijakan yang luar biasa. Karena ini kebijakan nasional mas Nadiem. Dari awal kami mendukung UN dihapus tapi harus ada skema grand design blueprint yang lebih sempurna ketimbang UN," kata Syaiful.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, menegaskan Ujian Nasional (UN) tahun 2020 merupakan pelaksanaan  terakhir kalinya.

Wacana UN Diberlakukan Kembali, Ini Kata Mendikdasmen Abdul Mu'ti

“Penyelenggaraan UN tahun 2021 akan diubah menjadi assessment Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter,” kata Nadiem Makarim di Jakarta Selatan, Rabu, 11 Desember 2019.
 

Kantor Bappenas.

RI-Jerman Jalin Kerja Sama Wujudkan Sistem Jaminan Sosial Inklusif dan Berkelanjutan

forum ini merupakan bagian dari upaya mendorong sinergi lintas sektor, dan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam mewujudkan sistem jaminan sosial yang inklusif.

img_title
VIVA.co.id
19 Desember 2024