Jokowi Akan Buat Super Holding BUMDes
- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
VIVA – Sebanyak 2.188 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak beroperasi, padahal kucuran Dana Desa tiap tahun selalu naik. Sementara BUMDes yang lain, sebanyak 1.670 beroperasi tapi belum memberi kontribusi pada pendapatan desa.
Padahal, sejak 2015 pemerintah sudah menggelontorkan Rp329,8 triliun untuk dana desa. Untuk itu, Presiden Joko Widodo akan membuat super holding terhadap BUMDes yang ada tersebut.
"Ada BUMDes yang sudah dibentuk kemudian ada beberapa yang tidak produktif atau kurang produktif. Ini yang perlu direvitalisasi. Nah yang BUMDes tidak produktif dilakukan korporasi, sehingga membentuk suatu holding atau super holding yang melibatkan BUMN," kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu 11 Desember 2019.
Halim menjelaskan, selama ini BUMDes menangani satu kawasan desa saja. Yang mengatur dari hulu hingga hilir. Meski berjalan baik, tapi untuk naik ke atasnya perlu sumber daya manusia. Namun BUMDes memiliki keterbatasan. Baik itu akses hingga permodalan karena jangkauannya lebih luas.
"Maka di sinilah ada super holding dengan kalau perlu sampai melibatkan BUMN," lanjutnya.
Politisi PKB itu mengungkapkan, saat ini hanya ada beberapa daerah baru menerapkan BUMDes bersama. Seperti di Temanggung, Bali, maupun di Bangka Belitung. Mereka membangun bersama dengan BUMDes beberapa desa, seperti perusahaan gabungan lima hingga 10 desa.
Dengan super holding, menurut Halim nantinya produk dari desa tersebut bisa semakin ditingkatkan. Misalnya, produksi padi yang biasanya hanya 3.000 ton, tapi setelah kerja sama BUMDes bisa lebih baik pemasarannya. Hingga bisa menghasilkan beras premium.
"Nah di 2022 akan menghasilkan 6 500 ton per tahun. Naik 100 persen. Darimana? Dari pengelolaan super holding. Karena apa? Karena holding. Dari pengelolaan model holding karena sudah melibatkan beberapa desa yang di-cover oleh kabupaten," jelasnya.
Dari hasil itu, kata dia, bisa di-holding lagi antarkabupaten. Dengan begitu, penghasilan semakin besar. Tidak menutup kemungkinan, jika ini dilakukan maka hasilnya bisa untuk komoditas ekspor.
"Nah ini kan sudah butuh jaringan, sudah butuh kalau perlu ekspor. Nah kalau sudah begitu itu yang disebut Pak Presiden dengan super holding. Dan kalau perlu melibatkan BUMN," katanya.
