PKS Minta Pemerintah Inovatif Hadirkan Energi Listrik Terbarukan
- Dok. PKS
VIVA – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR RI mengingatkan Pemerintah RI agar punya terobosan kebijakan inovatif dalam memenuhi kebutuhan listrik nasional. Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menyinggung hal ini karena listrik dan elektrifikasi sebagai sektor vital negara.
Menurut Jazuli, dengan kebutuhan listrik yang semakin besar namun sumbernya secara konvensional justru terbatas. Ia menyebut kejadian listrik mati di sebagian wilayah Pulau Jawa beberapa waktu lalu harus menjadi pengalaman penting.
"Hidup kita hari ini nyaris 100 persen tergantung listrik dengan kebutuhan yang semakin meningkat setiap tahun. Dan kebutuhan terbesar ada pada sektor rumah tangga. Kalau kapasitas suplai dan distribusi listrik kita masalah bisa terbayang potensial kerugiannya," kata Jazuli, dalam keterangannya, Selasa, 10 Desember 2019.
Jazuli menyebut data kebutuhan listrik nasional saat ini yaitu 48,85 persen disedot sektor rumah tangga. Setelah itu, ada sektor industri 32,44 persen. Kemudian, sektor bisnis 18,23%. Sisanya, ada 7,48 persen yang tersebar di pelanggan sosial dan publik.
Ia mengapresiasi capaian elektrifikasi Indonesia yang disebut sudah mencapai 98,86 persen. Hal ini berdasarkan laporan Kementerian ESDM. Namun, data ini pun menurutnya juga perlu dikroscek mengingat pentingnya suplai listrik terutama di pelosok-pelosok.
Jazuli mengatakan jika capaian elektrifikasi itu benar maka ada catatan dua catatan penting. Pertama, jangan bangga atas capaian elektrifikasi.
"Fraksi PKS mendesak Pemerintah agar menjaga kualitas elektrifikasi agar suplai dan diatribusi listrik tetap terjaga dan stabil, jangan byar pet lagi terutama di daerah-daerah terpencil dan pelosok," ujarnya.
Dia menyebut pemerintah punya tanggung jawab dalam menjamin pasokan listrik agar tidak ada lagi daerah yang masih gelap gulita.
Selanjutnya, terkait tarif listrik, PKS meminta agar agar tidak ada kenaikan. Maka itu, diperlukan pemerintah untuk menjamin stabilitas harga.
"Stabilitas yang terjangkau bagi masyarakat, termasuk subsidi bagi masyarakat miskin atau tidak mampu," tuturnya.
