Hari Anti Korupsi Sedunia, PB HMI Singgung Kasus Ari Askhara
- PB HMI.
VIVA - Puncak peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2019 digelar di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta pada Senin, 9 Desember 2019. Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam menyatakan peringatan tersebut harus menjadi momentum bagi bangsa untuk membersihkan negara dari perilaku koruptif.
“Melalui peringatan Hari Anti Korupsi Dunia, kita ingin bangsa, negara, berlari maju, kencang,” kata Ketua PB HMI, Romadhon, kepada wartawan, Senin, 9 Desember 2019.
Romadhon mengatakan PB HMI sependapat dengan Ketua KPK terpilih, Firli Bahuri, bahwa hari anti-korupsi sedunia menjadi momentum dan pelecut semangat anti korupsi agar Indonesia ke depan tidak lagi merayakan hari yang sangat memprihatinkan ini.
"Dengan kondisi yang terjadi saat ini, isu antikorupsi harus menjadi isu penting, dengan demikian kita telah ikut andil memajukan Indonesia Maju dan bersih dari Korupsi," ujarnya.
Romadhon juga mengingat pemberantasan korupsi dan kolusi yang dilakukan Menteri BUMN Erick Tohir. Salah satunya terhadap mantan Dirut Garuda, Ari Askhara.
“Kementerian BUMN harus menjadikan Garuda Indonesia bersih dari korupsi serta perusahaan BUMN lainnya. Ini waktu yang tepat untuk bersih-bersih BUMN dan Menteri BUMN harus mendorong semua perusahaan BUMN menjadi korporasi yang berintegritas," tuturnya.
Tak hanya menyeret sang Dirut, ada tiga direktur lain yang diduga terlibat dalam menyelundupkan Harley, yaitu Direktur Teknik dan Layanan Iwan Joeniarto, Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha Mohammad Iqbal, dan Direktur Human Capital Heri Akhyar.
“Keterlibatan direksi Garuda Indonesia memang sangat disayangkan. Seharusnya sebagai BUMN yang memiliki banyak kemudahan dibanding perusahaan swasta, BUMN harus menjadi pelopor anti korupsi, yang berhubungan dengan sektor dunia usaha. Bukan sebaliknya justru terlibat dalam perkara praktek mengarah korupsi," ujar Romadhon.
Romadhon mengungkapkan kasus penyelundupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton illegal hanya satu kasus yang melibatkan Direktur Utama Garuda. Jika diinvestigasi serius pasti banyak kasus sejenis yang melibatkan petinggi Garuda.
Direktur Utama sebelumnya, Emirsyah Satar juga memiliki kasus sejenis. Emirsyah diduga menerima suap terkait pengadaan pesawat Airbus SAS dan mesin pesawat Rolls-Royce untuk Garuda Indonesia.
"Sepertinya jarang dilakukan audit dan tidak transparan sehingga sering terjadi di internal Garuda, dengan sikap tegas Pak Erick kita harus apresiasi, mungkin berangkat dari garuda, BUMN semakin bersih dari para koruptor," katanya.
Dia menambahkan publik harus optimis. Dengan segala peristiwa korupsi di BUMN, Romadhon yakin Erick serius menangani masalah di kementrian yang dia pimpin.
HMI Geruduk Mabes Polri, Soroti Netralitas Polda Banten di Pilkada
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Serang mendesak dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap netralitas Polda Banten pada proses Pilkada 2024.
