144 Ribu Orang Melamar PKH, Kemensos: Banyak Fresh Graduate
- VIVAnews/ Nur Faishal (Surabaya)
VIVA – Sebanyak 144.301 orang melamar menjadi tenaga Pendamping Keluarga Harapan (PKH) tahun ini. Dari jumlah itu, sebanyak 65.178 pelamar masuk verifikasi.
Kementerian Sosial (Kemensos) gembira dengan banyaknya peminat PKH karena secara tidak langsung berperan dalam memangkas jumlah pengangguran.
"Kami merasa bangga hati karena peminat yang ingin bekerja di PKH sangat banyak. Di samping itu banyak juga yang fresh graduate, yang masih membutuhkan lapangan kerja," kata Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kemensos, Harry Hikmat, di sela acara rekonsiliasi PKH di Surabaya, Jawa Timur, Rabu malam, 4 Desember 2019.
Dia mengatakan, rekrutmen tenaga PKH tahun ini sebanyak 2.500 orang. Pelamar kebanyakan mereka yang baru lulus D3 dan S1. Pelamar yang lolos verifikasi nantinya menjalani tes psikologi dan kompetensi.
"Kehadiran PKH memberikan kesempatan kepada para pencari kerja," ujar Harry.
Direktur Jaminan Sosial Keluarga pada Ditjen Linjamsos Kemensos, M. O Royani, menjelaskan, di Jawa Timur, tes kompetensi dan psikologi terbagi tiga gelombang, dan gelombang pertama dilaksanakan pada Kamis ini, 5 Desember 2019, di 12 kabupaten/kota. Di Jawa Timur digelar di Surabaya dan Malang dengan peserta sebanyak 690 orang.
Dia memperkirakan ada dua faktor PKH diminati banyak pencari kerja. Pertama, upah tenaga PKH tak berselisih jauh dari upah minimum provinsi, termasuk di Jatim.
Selain itu, menjadi tenaga PKH membuka peluang lain karena bersentuhan secara langsung dan intensif dengan masyarakat. "Jam kerjanya juga sama dengan profesi lain," tutur Royani.
Hal yang menggembirakan, lanjut dia, kebanyakan dari 'alumni' tenaga PKH bukan jadi pengangguran, justru menjadi aparatur sipil negara (ASN) di samping profesi lainnya. Sangat mungkin pengalaman selama di PKH jadi bekal ketika pindah di ruang profesi lainnya.
"Kebanyakan jadi ASN," kata Royani.
DPR Wanti-wanti Kemensos Berikan Bantuan tak Charity Based Seperti Sinterklas
Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Fikri Faqih mewanti-wanti Kementerian Sosial (Kemensos) agar tidak memberikan bantuan ke masyarakat berbasis amal karena rasa kasihan. M
