Pemerintah Diminta Tak Gegabah Klaim Ajaran PAUD Terpapar Radikalisme
- VIVAnews/Syaefullah
VIVA – Pengurus Pusat Muhammadiyah turut menyikapi pernyataan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang menyebutkan bahwa bahan pelajaran anak usia dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD) terpapar radikalisme.
"Jadi kami menyarankan perlu dialog antarkomponen di pemerintahan maupun dengan partai politik dan ormas agar kita mendefinisikan ulang apa yang kita sebut terpapar radikalisme, kemudian juga sasarannya, objeknya. Agar kita tidak saling tuding dan saling bantah yang akhirnya kita menjadi kontra-produktif," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nasir, di Jakarta, Rabu malam, 4 Desember 2019.
Menurut dia, apabila di satu tempat itu ada indikasi radikalisme, jangan kemudian institusi itu yang digeneralisasi karena wilayah ini sangat luas.
"Jadi radikalisme dalam ranah potensi kekerasan, intoleran, ekstrem, itu ada di mana-mana, baik dalam konteks agama, ideologi, golongan, kelompok, suku, ras, kedaerahan dan sebagainya," ujar Haedar.
Menurutnya lembaga-lembaga pendidikan itu sangat mulia tugasnya. Bahkan kerelawanan banyak guru PAUD itu sampai ke pelosok.
"Kami Aisyiah punya 20 ribu lebih paud. Itu justru punya kekuatan menjadi pilar mencerdaskan bangsa dan mendidik karakter generasi. Jadi kami memohonkan semua perlu seksama dan lembaga pendidikan kami optimis menjadi pilar untuk mencerdaskan bangsa," lanjut Haedar.
Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera meminta kepada pemerintah agar lebih berhati-hati dalam menyatakan sesuatu, salah satunya terkait bahan pembelajaran PAUD yang terpapar radikalisme.
"Saya minta ke pemerintah, ya mungkin lontaran-lontaran itu harus berdasarkan sesuatu fakta yang jelas karena itu kita minta pemerintah lebih berhati-hati dan kemudian juga bernegara ini kan persoalan serius," kata Presiden PKS Sohibul Iman di kantor Muhammadiyah, Jakarta Pusat.
Menurut dia, ini persoalan serius harus berdasarkan kajian dan pertimbangan-pertimbangan yang matang.
"Kalau kita pakai istilah terpapar, zaman di mana informasi begitu luar biasa ini semua kita pada derajat tertentu terpapar juga. Tapi apakah itu semua kemudian menjadi sesuatu yang kita anggap berbahaya. Jadi harus juga ada kadar-kadar yang kita takar gitu," kata Sohibul.
Dia berharap Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf sebagai seorang ulama tentunya sangat paham dengan masalah-masalah seperti itu. Hal tersebut disampaikan merespons Wapres Maruf Amin yang sebelumnya menyebutkan bahwa bahan pelajaran untuk tingkat PAUD dan Sekolah Dasar mengandung unsur radikalisme. (ren)
Kepala BIN Ungkap Potensi Kekacauan Jelang Pilkada, Ada Ancaman Terorisme
Kepala BIN mengungkapkan potensi kekacauan menjelang Pilkada 2024. Salah satu fase kritis yang berpotensi menimbulkan kekacauan saat Pilkada adalah minggu tenang.
