Logo BBC

Nuansa Politis Hambatan Terbesar Jokowi Tangani Kasus HAM Masa Lalu

Peserta mengenakan pin bergambar korban-korban peristiwa Reformasi 1998 saat Napak Tilas Reformasi 1998 di Taman Makam Purwoloyo, Solo, Jawa Tengah, Rabu (27/11). - Maulana Surya/Antara
Peserta mengenakan pin bergambar korban-korban peristiwa Reformasi 1998 saat Napak Tilas Reformasi 1998 di Taman Makam Purwoloyo, Solo, Jawa Tengah, Rabu (27/11). - Maulana Surya/Antara
Sumber :
  • bbc

  • Peristiwa 1965: 38,6% tidak tahu, 34,9% belum tuntas, 19,2% sudah tuntas
  • Penembakan misterius 1982-1985: 44,8% tidak tahu, 32,1% belum tuntas, 15,7% sudah tuntas
  • Penculikan aktivis 1997-1998: 43,4% belum tuntas, 36,5% tidak tahu, dan 12,4% sudah tuntas
  • Penembakan Trisakti-Semanggi 1998: 42,2% belum tuntas, 37,3% tidak tahu, 14,4% sudah tuntas

Kerusuhan Mei 1998: 40% belum tuntas, 35,2% tidak tahu, 15,9% sudah tuntas.

Choirul berharap melalui survei tersebut, pemerintah dapat mengambil kebijakan yang tepat sasaran dalam menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu.

Senada dengan itu, Ujang mengatakan, penyelesaian kasus HAM masa lalu akan terjadi jika ada keinginan politik dari pemimpin negara dan pemerintah Indonesia, yaitu Presiden Joko Widodo, untuk menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi.

Menurutnya, Jokowi adalah pemegang kunci utama untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu.