Nuansa Politis Hambatan Terbesar Jokowi Tangani Kasus HAM Masa Lalu

Riset Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Litbang Kompas mengungkapkan mayoritas masyarakat Indonesia menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma`ruf Amin kesulitan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu karena ingin menjaga harmonisasi politik atau nuansa politis.

Berdasarkan hasil riset itu, 73,9 % responden menganggap nuansa politis menjadi hambatan utama. Selain itu, 23,6% persen beranggapan presiden tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah kasus HAM masa lalu, dan hanya 2,5% yang menjawab tidak tahu.

"Hasil ini mengkonfirmasi bahwa kasus pelanggaran HAM berat bukan karena teknis hukum. Kalau masih saling lempar pendapat, kurang bukti dan macam-macam, itu dibantah sendiri oleh masyarakat.

"Kalau hambatan ini bisa diselesaikan, maka 90 hari proses penyidikan, lalu masuk penuntutan sehingga tidak sampai satu tahun bisa diselesaikan di pengadilan. Kalau hambatan politisnya bisa dikurangi," kata komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam di Gedung Komnas HAM, Jakarta, Rabu (04/12).

BBC News Indonesia berusaha menghubungi kantor kepresidenan untuk meminta tanggapan atas hasil survei itu, tetapi hingga berita ini diturunkan belum mendapat jawaban.

Dalam visi-misi kampanye Pilpres 2019, Jokowi-Ma`ruf berjanji akan menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Belakangan pemerintah mengungkapkan rencana untuk menghidupkan kembali Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut yang selama ini terbengkalai.

Dalam konferensi pers tentang survei penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu pada era kepemimpinan Joko Widodo itu, peneliti Litbang Kompas Christian M. Marpaung menjelaskan hambatan politis merupakan hasil dari proses pengkodean atas semua jawaban yang disampaikan responden.