PDIP Tak Yakin Rocky Gerung Bisa Terjemahkan Pancasila Dalam Kebijakan

Anggota Komisi VI DPR RI Aria Bima dalam kunjungan kerja di Solo, Jawa Tengah, pada Selasa, 5 Juni 2018.
Sumber :
  • VIVA/Fajar Sodiq

VIVA – Politikus PDIP Aria Bima menanggapi pernyataan Rocky Gerung yang menyebut Presiden Joko Widodo tak memahami Pancasila. Ia menilai Rocky belum tentu mampu mewujudkan Pancasila menjadi kebijakan.

Yasonna Belum jadi Tersangka Meski Punya Peran Sama dengan Loyalis Hasto, Begini Jawaban KPK

"Saya kira itu bentuk kegalauan Rocky yang memang sering gerung-gerung tanpa ada satu sebab yang jelas," kata Aria di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 4 Desember 2019.

Jokowi, katanya, memimpin dengan memberi contoh. Pancasila menjadi sesuatu yang dilakukan dan harus diwujudkan dalam satu kebijakan politik, bukan hanya dipahami. Jokowi mewujudkannya dalam bentuk kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

Respons Jokowi soal Putusan MK Hapus Presidential Threshold

Ia menilai Rocky hanya paham dalam narasi-narasi sebagai intelektual, tapi belum tentu memiliki keteladanan dalam hal perilaku. “Saya enggak yakin Rocky mengerti betul bagaimana working ideology [Pancasila] diterjemahkan dalam bentuk kebijakan," ujarnya.

Ia mencontohkan Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Harapan, Kartu Sembako, dan Kartu Indonesia Kuliah sebagai bentuk keadilan sosial dalam bentuk kebijakan. Semua itu memang tak sempurna karena masih dalam proses.

Jubir Sebut Hubungan Anies dengan PDIP Sangat Baik: Tapi Tak Terikat KTA dan Jas Partai

"Tapi arah gimana terjemahkan Pancasila dalam working ideology, dalam narasi kebijakan yang ada, Jokowi adalah orang yang betul-betul punya visi misi yang di atas itu adalah ideologi," ujarnya.

Ia kembali mencontohkan Jokowi mengembangkan Indonesia sentris dengan konsepsi BBM dan sembako satu harga. Itu juga bentuk penerjemahan Pancasila dalam bentuk kebijakan. Jokowi ingin membangun Indonesia dari daerah-daerah, termasuk perbatasan, dan tak lagi berfokus pada Jakarta. (ren)

Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di kawasan Jakarta Pusat, Senin, 18 November 2024

OCCRP Akui Tak Punya Bukti, Muruah Jokowi Dinilai Tetap Terjaga di Mata Dunia

Dalam situs resminya, OCCRP mengakui tidak punya bukti Jokowi terlibat dalam korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama jadi Presiden.

img_title
VIVA.co.id
3 Januari 2025