Sri Mulyani Marah, Sebut Kepala Kantor Pajak Jadi Mafia
- Dokumentasi kementerian keuangan.
VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meluapkan amarahnya soal kasus korupsi yang terjadi di kantor pelayanan pajak. Dia menyebut ada dua kasus ekstrem korupsi yang pada praktiknya sudah terjadi.
Kasus korupsi pertama terjadi di lingkup petugas pemeriksaan atau account representatives. Kedua, yang membuatnya sangat geram adalah kepala kantor pajak itu sendiri yang menjadi mafianya.
"Petugas pemeriksannya main-main atau kepala kantornya jadi mafia. Kita punya dua ekstrem case itu," kata Sri Mulyani dirangkum Rabu 4 Desember 2019.
Tak berhenti di situ, Sri Mulyani ingin hukumannya lebih berat dari sekadar dipecat. Karena, setiap satu orang melaksanakan tindakan korupsi maka akan menodai citra positif dari seluruh Kementerian Keuangan.
"Bisa enggak lebih keras dari dipecat, karena itu bagian dari menyakitkan hati kita," kata dia.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mencontohkan, dari semisal 349 karyawan kantor pelayanan pajak yang bekerja dengan benar, hanya karena satu persoalan, maka semua akan tercoreng nama baiknya.
"That's penghianatan, makanya saya kesal banget soal itu," kata dia.
Isu yang juga jadi sorotan Sri Mulyani adalah soal terendusnya modus penyelundupan barang-barang mewah dari luar negeri, seperti komponen Harley Davidson bekas dan dua sepeda Brompton yang masuk ke Indonesia tanpa membayar bea masuk. Bahkan, hal itu dilakukan oleh oknum karyawan dari maskapai pelat merah Garuda Indonesia yang masuk menggunakan pesawat barunya, Airbus A330-900.
Penyelidikan mendalam tengah dilakukan untuk kasus ini. Menurut Sri, Direktorat Jenderal Bea Cukai juga telah meningkatkan kemampuannya melalui kerja sama dengan negara lain.
"Perubahan-perubahan kebijakan, dan peningkatan kewaspadaan mereka (oknum penyelundupan) juga akan makin canggih. Jadi ya kita akan terus memperbaiki penanganan kita, intelijen kita, pajak dan bea cukai, bersama-sama," tuturnya.
DPR Wanti-wanti KPK Jangan Jadi Alat Politik Pilkada Menyusul Penangkapan Gubernur Bengkulu
Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Golkar menyoroti penangkapan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah oleh KPK menjelang pencoblosan Pilkada, 27 November 2024.
