Peraturan Menteri Agama soal Majelis Taklim Menjadi Polemik

Dana tersebut digunakan untuk berbagai keperluan majelis taklim, termasuk membayar akomodasi ustadz atau pengajar.

Pembekalan materi dakwah juga tidak perlu, imbuhnya, sebab pada akhirnya pedoman paling utama bagi umat Islam adalah Al-Qur`an dan sunah Nabi Muhammad.

"Apa-apa yang disampaikan oleh para asatidz (bentuk jamak dari ustadz -red.) itu berpedoman kepada Al-Qur`an dan As-sunnah. Mau apa lagi yang dibuat?"

Tatin menjelaskan, majelis taklimnya mengadakan pertemuan rutin sebanyak tiga kali seminggu. Dalam pertemuan tersebut, materi yang dibahas mencakup ajaran-ajaran agama - seperti tafsir Al-Qur`an dan hadits - yang bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Ia mengatakan tidak pernah membahas materi yang mengajarkan anti-NKRI atau anti-Pancasila.

"Selama ini majelis taklim-majelis taklim ibu-ibu mah , apalagi majelis taklim kami, tidak pernah ada yang menyebutkan bahwa pemerintahan adalah thaghut yang harus diperangi. Enggak ada," tuturnya.

Sikap senada diungkapkan Fauzi Syukron, sekretaris umum Majelis Rasulullah, salah satu majelis taklim terbesar di Jakarta.

Ia mengakui ada kekhawatiran bahwa, atas nama "pembinaan", pemerintah akan mengawasi dan mengatur materi majelis taklim dengan dalih mencegah penyebaran radikalisme dan terorisme.