Cara TNI-Polri Redam Perayaan HUT OPM di Papua
- VIVA.co.id/Banjir Ambarita
VIVA – Polri mengatakan tak ada perayaan HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1 Desember kemarin. Polri menjelaskan hal tersebut berkat upaya TNI-Polri melakukan upaya preventif kepada masyarakat di Papua.
"Di papua tidak ada perayaan HUT OPM. Jadi kemarin sudah kita mendengar informasi dari Kapolda Papua situasinya kondusif. Karena ada beberapa (upaya) preventif yang sudah kita lakukan bersama-sama dengan TNI," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Raden Prabowo Argo Yuwono di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin, 2 Desember 2019.
Argo memaparkan upaya aparat mulai dari minum kopi bersama tokoh setempat, bakti sosial, memberikan fasilitas ibadah raya hingga atraksi penerjun payung dengan kostum sinterklas bagi-bagi hadiah.
"Itu ada coffee morning yang dengan tokoh adat, tokoh, masyarakat, tokoh Papua. Kita ada coffee morning antara pemerintah, baik itu TNI-Polri, kita coffee morning," ujar Argo.
"Juga ada baksos, yaitu pemberian pelayanan masyarakat di sana. Tentunya banyak masyarakat yang membutuhkan kehadiran TNI-Polri, baik itu dokter gigi, dokter umum dan sebagainya. Juga ada namanya KKR (Kebangkitan Kebangunan Rohani) yang kita fasilitasi, kegiatan KKR karena mayoritas Nasrani," kata Argo menambahkan.
Diketahui bahwa Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis mengunjungi Papua selama sepekan.
Selain itu, ada juga Menko Polhukam, Mendagri Tito Karnavian dan Kepala BIN Budi Gunawan sempat mengunjungi Papua.
Namun, ketika disinggung apakah kondisi Papua yang cukup stabil tersebut lantaran beberapa pejabat tersebut datang ke Bumi Cendrawasih, Argo menuturkan memang untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat Papua.
"Tentunya kan semuanya namanya kita memantau, melihat di sana dan kita memberikan rasa aman. Jadi tidak ada kejadian apa-apa di sana," katanya.
PDIP Pelototi Netralitas ASN hingga TNI-Polri di Pilkada Banten
Seluruh kader PDI Perjuangan segera melaporkan jika ada dugaan ketidaknetralan aparatur pemerintahan maupun TNI-Polri.
