Tenang, Gaji Eselon III dan IV yang Diganti Robot Tak Ikut Dipangkas
- VIVAnews/Arrijal Rachman
VIVA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pemangkasan eselon III dan IV, sebagaimana yang diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo, bukan untuk melakukan efisiensi anggaran.
Melainkan, hanya sebatas untuk menciptakan efektivitas birokrasi, karena akan digantikan dengan robot dengan kecerdasan buatan.
Dia menjelaskan, dari segi jabatan, rata-rata memang akan dialihkan sebagai pemegang jabatan fungsional, seperti analis kebijakan. Namun, dari sisi penggajian tidak akan mengalami perubahan apalagi pengurangan.
"Gaji tidak berubah, tetapi mungkin fasilitasnya iya. Kalau itu, tetapi kan Presiden kemarin menyampaikan di pidatonya juga tidak akan memengaruhi dari sisi penerimaan mereka," kata dia di kantornya, Jakarta, Jumat 29 November 2019.
Meski begitu, Sri menegaskan, dengan adanya pemangkasan tersebut, struktur eselon III dan IV di Kementerian atau Lembaga (K/L) tidak seluruhnya akan menghilang. Dikatakannya, beberapa jabatan struktural membutuhkan eselon III dan IV seperti yang berfungsi pelayanan.
"Artinya, yang penting yang disampaikan Presiden, bagaimana mereka bisa berfungsi secara baik sesuai dengan tugas birokrasi, atau policy making process itu yang harus jadi fokus kita, terus memperbaiki baik struktur layer-nya maupun fungsinya mereka," tegasnya.
Contohnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki rentang komando yang saling terkait satu dengan lainnya, sehingga tidak sementara bisa diputus dengan dilakukan pemangkasan. Atau, seperti Inspektorat Jenderal yang menangani kepatuhan internal.
"III dan IV kan yang merupakan fungsi yang melayani atau memegang satker (satuan kerja) itu enggak dihilangkan, karena itu enggak dimungkinkan dalam bentuk fungsional. Karena itu sesuai dengan arahan Kementerian PAN-RB, jadi tidak seluruh eselon III dan IV hilang," paparnya. (asp)
Sowan Perdana, Menag Nasaruddin Minta Nasihat dan Restu ke MUI
Menteri Agama RI Nasaruddin Umar berkunjung ke kantor MUI di kawasan Jakarta Pusat pada Selasa, 19 November 2024, untuk meminta nasihat kepada MUI.
