Lawan Diskriminasi Sawit UE, Airlangga Ingatkan RI Pesan Banyak Airbus
- Dok. Kemenperin
VIVA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ikut mendampingi Presiden Joko Widodo menerima delegasi EU-ASEAN Bussines Council di Istana Merdeka Jakarta, Kamis 28 November 2019. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi menyinggung soal diskriminasi sawit Indonesia di Eropa.
Airlangga pun mengatakan bahwa dia turut mengingatkan dalam kesempatan itu bahwa Indonesia adalah pembeli Airbus terbesar dari Eropa. Dia berharap Indonesia maupun Uni Eropa bisa sama-sama mencari jalan keluar terkait diskriminasi produk sawit RI di Uni Eropa.
"Kami ingatkan bahwa Indonesia the biggest buyer Airbus dan masih ada pending order 200 unit pesawat. Jadi dengan demikian bagaimana mencari jalan keluar terkait masalah biodiesel di Eropa," kata Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Presiden di Jakarta, Kamis 28 November 2019.
Menurutnya, Uni Eropa memang mendorong adanya Indonesia-European Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA). Tapi, Airlangga mengingatkan soal diskriminasi sawit agar ada jalan keluar.
Dia mengatakan bahwa market sawit, terutama biofuel atau biodiesel Indonesia di Uni Eropa cukup besar yang mencapai US$650 juta dari total perdagangan Indonesia dan Uni Eropa yang sebesar US$31 miliar.
"Jadi tadi disampaikan bahwa jangan sampai gangguan US$650 juta itu mengganggu bilateral Indonesia dengan EU, multilateralism agreement ini," kata dia.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan bahwa hubungan Indonesia dengan Uni Eropa sangat baik. Namun yang menjadi persoalan, bagi Jokowi adalah adanya diskriminasi soal sawit Indonesia yang susah diterima.
"Saya harus mengakui, bagaimana pun di sisi ekonomi kami telah mengalami batu sandungan. Kelapa sawit Indonesia terus menerima diskriminasi dalam hal kebijakan maupun dari perusahaan-perusahaan Eropa," ujar Jokowi. (ren)
Menko Airlangga: Penundaan Penerapan PPN 12% Dibahas
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut langkah penundaan pemberlakuan Pajak Penundaan Nilai (PPN) sebesar 12 persen pada awal 2025, belum di
