Desain Ulang Sistem Koperasi di RI, Menteri Teten Siapkan Digitalisasi
- VIVAnews/Lucky Aditya
VIVA – Menteri Koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah) Teten Masduki mengungkapkan koperasi harus menjadi pilar guru ekonomi di Indonesia. Berbagai tantangan tengah dihadapi oleh koperasi di Indonesia. Sehingga pemerintah harus mencarikan solusi bagi keberlangsungan koperasi.
"Ini kan koperasi sedang menghadapi tantangan yang besar karena sebetulnya kita sudah lama, kita ingin koperasi menjadi soko (pilar) guru ekonomi Indonesia. Tapi faktanya koperasi belum menjadi kuat," kata Teten di Malang, Kamis 28 November 2019.
Teten mengatakan, tantangan koperasi saat ini adalah korporasi. Koperasi masih jalan di tempat, sementara korporasi dapat tumbuh dengan cepat. Pemerintah pun berencana mendesain ulang sistem koperasi agar sesuai dengan kebutuhan zaman. Salah satunya adalah digitalisasi.
"Apalagi sekarang menghadapi korporasi yang tumbuh pesat. Ini perlu ada redesain koperasi termasuk penerapan teknologi supaya koperasi bisa lebih cepat dalam pelayanan untuk anggota. Digitalisasi koperasi harus dilakukan," ujar Teten.
Rencana digitalisasi koperasi sendiri masih terganjal oleh regulasi. Di mana dalam regulasi itu pengambilan keputusan anggota harus dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat dalam sebuah pertemuan. Hal itu pun telah dibahas dalam rapat kabinet pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin beberapa waktu lalu.
"Memang ada kendala regulasi yang belum memungkinkan digitalisasi koperasi terutama dalam pengambilan keputusan anggota misalnya. Itu sudah kita bahas pada rapat kabinet lalu, kemudahan-kemudahan koperasi agar masuk ke digitalisasi," tutur Teten.
Menurut mantan Kepala Staf Kepresidenan itu, koperasi sangat relevan bagi perekonomian Indonesia. Dia menyebut beberapa negara maju, perekonomian rakyat justru lebih kuat. Sementara di Indonesia koperasi yang berada di sektor riil belum terlalu kuat.
"Koperasi di dunia, di negara maju justru ekonomi rakyatnya kuat. Memang yang kuat itu basisnya di sektor riil, nah di kita justru koperasi di sektor riil tidak terlalu kuat," kata Teten. (ren)
5 Alasan Inflasi Tetap Terkendali Meski PPN Jadi 12 Persen pada 2025
Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen ke 12 persen pada 1 Januari 2025 kini sedang menjadi sorotan masyarakat.
