KPK Endus Transaksi Uang di Munas Partai Politik
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan memonitor penyelenggraan musyawarah nasional partai politik. Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, mengatakan pentingnya monitoring pihaknya terkait hal tersebut.
"Hampir setiap Munas (kami monitor)," kata Saut kepada awak media, Kamis, 28 November 2019.
Saut menyebut, KPK selalu fokus mencari penyelenggara negara yang 'bermain-main' dalam munas. Sebab forum tersebut dinilainya rawan dipakai sebagai ajang transaksi, di sisi lain, ada yang memiliki wewenang dalam jabatan di publik. Terutama jika ada kader yang berebut pengaruh.
Saut menyebut, menukar pengaruh dengan uang ataupun aset merupakan rahasia umum dalam forum seperti itu. Ia pun menegaskan KPK tak segan-segan untuk menindak.
"Pesannya anda jangan main transaksional, karena uang itu ambilnya dari jabatan dia sebagai penyelenggara negara. Mengambil dari rumah enggak mungkin, pasti dimarahin istrinya," kata Saut berkelakar.
Menurut Saut, KPK ingin semua partai sadar mengenai kompetensi dan integritas sebagai modal, bukan uang. Pasalnya, dengan begitu semua pihak di partai tak akan korupsi untuk menutupi modal politiknya.
"Sudahlah, Anda datang dengan pikiran, datang dengan upaya, bahwa Anda punya barang lebih bagus dari toko sebelah," kata Saut.
Menurut Saut, dalam forum musyawarah nasional, tiap kader berkompetisi menempati jabatan tertentu. Maka yang dikedepankan bukan politik transaksional, namun kapabilitas kader.
Saut menambahakan, pihaknya selalu mengedepankan integritas dan kapabilitas kepada tiap kader. Karena KPK kerap diundang untuk memberikan arahan dalam Munas.
"Kami hadir di situ, untuk membangun integritas mereka. Tetapi di balik itu kita 'menari-nari' kan mereka tahu tahu," imbuh Saut.
