Indonesia Audiensi dengan AS dan Vietnam untuk Perkuat DK PBB
- Rilis Kemlu RI
VIVA – Pemerintah Indonesia memperkuat kerja sama dengan seluruh negara anggota Dewan Keamanan atau DK PBB untuk memajukan isu yang menjadi kepentingan sekaligus prioritas bersama.
Hal ini disampaikan Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kementerian Luar Negeri, Grata Werdaningtyas usai pertemuan konsultasi dengan Amerika Serikat dan Vietnam di Bali.
Dalam pertemuan dengan AS, isu penanggulangan terorisme menjadi salah satu pembahasan kunci mengingat isu tersebut memang akan menjadi tema utama pada Presidensi Indonesia di DK PBB tahun 2020.
"Peran Indonesia dan AS dalam isu terorisme di DK PBB sangat sentral, mengingat Indonesia merupakan Ketua Komite Sanksi Terorisme dan AS merupakan penjuru pembahasan isu terorisme di DK PBB," kata Grata, dikutip dari keterangan resmi Kemlu.
Sementara itu dalam pertemuan konsultasi dengan Vietnam, dua negara membahas
penguatan sinergi kawasan dengan DK PBB. Juga dibahas dalam kesempatan itu soal peran yang dapat dimainkan ASEAN untuk memelihara perdamaian dan keamanan.
“Pertemuan bilateral dengan sejumlah negara anggota DK PBB yang hadir dalam Retreat DK PBB di Bali ini penting dilakukan agar dapat lebih memahami posisi masing-masing negara. Saling memahami posisi negara anggota DK PBB merupakan modal dasar untuk memperkuat DK PBB agar dapat bekerja lebih efektif,” ujar Grata.
Pertemuan konsultasi mengenai isu-isu DK PBB dengan AS dan Vietnam merupakan bagian dari upaya Indonesia memperkuat kerja sama dan koordinasi dengan negara-negara anggota DK PBB.
AS merupakan negara anggota Tetap DK PBB. Sementara Vietnam adalah negara anggota terpilih DK PBB dari kawasan Asia Tenggara untuk periode 2020-2021 mendatang.
Dibandingkan Vietnam, Kenaikan PPN di Indoneisa Dinilai Lebih Pro Rakyat Karena Hal Ini
Indonesia menetapkan tarif PPN single rate sebesar 12 persen mulai 2025, namun dengan pengecualian untuk barang dan jasa kebutuhan pokok.
