Sertifikasi Ulama MUI, Tolok Ukurnya Dianggap Belum Jelas

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mencoba `menyediakan` ulama-ulama berkualitas dan nonradikal yang dianggap pantas berdakwah di muka khalayak melalui program standarisasi dai alias sertifikasi ulama.

Melalui program itu, MUI mencoba menyamakan persepsi para dai dan "menyatukan langkah-langkah dakwah" mereka.

Lembaga tersebut berkaca pada Malaysia dan Brunei yang disebut telah menerapkan sistem serupa, dengan memberikan "sertifikat negara" kepada para pendakwah sebelum mereka terjun ke tengah masyarakat.

"Di kita (bisa berdakwah) sebebas-bebasnya. Tapi kan celakanya, bacaan Quran aja belum bisa, menulis Quran juga belum bisa, agama belum bisa, tapi jadi penceramah," kata Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI, M. Cholil Nafis, kepada BBC News Indonesia, Rabu (20/11).

Cholil menuturkan bahwa pihaknya kerap menerima laporan masyarakat yang meragukan kualitas sejumlah penceramah yang mereka saksikan di ruang publik.

"Laporan dari masyarakat, bahwa mereka nggak pantas jadi dai. Tapi, karena mereka ngartis , mereka lucu. Tapi kan menjadi salah-salah ngejelasin agama," ungkitnya.

Di samping itu, pihaknya juga bertujuan menyortir gagasan radikal dan liberal yang dirasakan masyarakat, termasuk di kalangan para pendakwah.