Kapolri Ancam Copot Anak Buah
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro
VIVA – Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Mohammad Iqbal mengatakan, Kapolri Jenderal Idham Azis akan menindak tegas oknum polisi yang menghambat pembangunan di daerah. Hambatan yang dimaksud yaitu meminta jatah proyek kepada pengusaha.
"Prinsipnya kalau ada oknum, Pak Kapolri akan melakukan tindakan tegas. Terbukti, periksa dan copot," kata Iqbal di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 19 November 2019.
Iqbal menyebut, pihaknya telah melakukan pengawasan sejak lama di sejumlah daerah. Pengawasan tersebut dilakukan melalui Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum), dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam).Â
"Kita lakukan upaya pencegahan, jika ada niat kita lakukan pencegahan. Kalau sudah melakukan kriminal dan terbukti tidak segan akan melakukan pencopotan," katanya.
Mantan Kapolrestabes Surabaya ini pun memastikan jika Polri tetap mendukung program pemerintah. Dalam hal ini, terkait pembangunan serta investasi yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo.
"Polri lembaga penting untuk menopang pembangunan nasional, iklim investasi seperti yang disampaikan pak Presiden," ujar Iqbal.
Sebelumnya, Kepolisian Republik Indonesia bakal memberikan pengamanan maksimal terkait kegiatan yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Dalam hal ini, Polri bersama jajaran TNI bahu membahu berupaya memberikan pengamanan ekstra.
"Tentu Polri tidak bisa bekerja sendiri. Â Bersama dengan TNI, bersama-sama dengan pemerintah melaksanakan kegiatan tersebut," kata Kapolri Jenderal Idham Azis di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Rabu, 13 November 2019.
Idham menjelaskan, ada dua strategi yang akan diledepankan oleh institusinya. Pertama, upaya pencegahan terkait pemborosan anggaran.
Strategi kedua adalah penegakan hukum. Idham mengatakan, pihaknya akan serius dalam mengawal pembangunan di daerah.
Bahkan, Idham akan menindak anak buahnya jika terlibat dalam konspirasi dalam pembangunan. Dia meminta kepada Guburnur atau Walikota untuk melapor jika ada anggotanya yang terlibat.
"Saya minta Kapolres tidak jadi bagian permasalahan yang ada di daerah, karena bukan rahasia umum banyak juga Kapolres itu kalau dia minta proyek nah ini bagian masalah, konspirasi, kalau dia begitu, para Gubernur, Wali Kota silakan hubungi saya nanti saya carikan pemain cadangan," kata Idham.
Â
Menkum Sebut Recovery Aset Lebih Baik daripada Menghukum Koruptor
Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas menjelaskan maksud dari pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto soal memaafkan koruptor yang ingin mengembalikan hasil korupsinya.
